Pemerintahan
Pemerintah Bakal Gunakan DTSEN Sebagai Syarat untuk Penyaluran Bansos
Rabu, 21 Januari 2026 17:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Republik Indonesia, bakal menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) sebagai syarat utama untuk penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Nantinya, tidak ada kementrian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menggunakan datanya sendiri-sendiri untuk penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Saifullah Yusuf, saat lakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bojonegoro. Rabu (21/01/2026).
Saifullah Yusuf mengungkapkan, bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres), yang mengelola DTSEN adalah BPS dan tidak ada lagi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memiliki data sendiri-sendiri.
“Semua datanya tunggal yang dikelola oleh BPS namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” tutur Mensos Saifullah Yusuf.
Gus Ipul, panggilan Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa dalam DTSEN tersebut memuat perangkingan dari desil 1 sampai desil 10, yang mana perangkingan tersebut dalam rangka pensasaran program bantuan sosial (Bnsos).
“Data ini akan bisa sesuai kenyataan kalau dimutakhirkan secara terus-menerus dan pemutakhirannya tiga bulan sekali,” tutur Saifullah Yusuf.
“Karena ada pemutakhiran. Tidak seperti dulu, orang satu tahun itu dapat terus. Sekarang belum tentu. Bisa jadi akan berubah-ubah itu, karena memang ada dinamika. Jadi untuk itulah presiden mengajak kita semua agar betul-betul memiliki perhatian terhadap data.” kata Saifullah Yusuf.
Dalam kerangka ini, lanjut Saifullah Yusuf, tentu peran strategis Bupati, Walikota, Gubernur sangat dibutuhkan. Dan pemerintah ingin kementerian sosial dengan kementerian lain dan juga Bupati Walikota sampai ke tingkat desa bisa berkolaborasi dalam rangka menghadirkan data yang sesuai dengan kenyataan.
“Kita juga mengundang masyarakat luas untuk mengkoreksi atau memperkuat data-data yang ada.” kata Saifullah Yusuf.
Masih menurut Saifullah Yusuf bahwa salah satu strategi dalam rangka menghasilkan data yang akurat itu adalah keterbukaan.
“Kita terima semua kritik, saran dari berbagai lapisan masyarakat. Maka itu kita buatkan salurannya. Saluran-saluran yang memperkuat partisipasi masyarakat. Karena hasil pemutakhiran itu bisa dijadikan pedoman untuk menyalurkan bantuan maupun subsidi pemerintah” kata Saifullah Yusuf.
“Setelah kita menggunakan DTSEN, paling tidak kita sudah bisa mengetahui lebih baik profil dari pada penerima Bansos itu. Artinya apa sasaran sasaran yang selama ini tidak sesuai sasaran, pelan-pelan sudah mulai kita kurangi.” tutur Saifullah Yusuf.
Menurutnya, sebelumnya data keluarga miskin mencfapai 50 persen, dan sekarang setelah menggunakan DTSEN, tinggal 28 persen.
“Dengan kerja sama yang lebih kuat mudah-mudah tinggal 20 persen atau terus turun.” kata Saifullah Yusuf.
Sekadar diketahui, dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi ke dalam desil sebagai berikut:
- Desil 1: Sangat miskin
- Desil 2: Miskin
- Desil 3:Hampir miskin
- Desil 4: Rentan miskin
- Desil 5:Pas-pasan
- Desil 6–10: Menengah ke atas
Kelompok dengan desil rendah menjadi prioritas penerima bantuan sosial.
Kunjungan tersebut dalam rangka sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, yang dirangkai dengan mengunjungi Sekolah Rakyat (SR) yang ada di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. (red/imm)
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Imam Nurcahyo
