Halaqah Ramadan 1440 H, MUI Bojonegoro Kembali Tegaskan Tolak Rencana Aksi People Power
Selasa, 14 Mei 2019 17:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro, kembali menegaskan untuk menolak rencana aksi people power yang akan dilakukan oleh pihak tertentu, terkait hasil Pemilu 2019.
Hal itu disampaikan KH Alamul Huda saat pelaksanaan Halaqah Ramadan 1440 H, dalam rangka Penyusunan Program Prioritas MUI 2019 dan Konsolidasi Peran Organisasi di Tahun Politik 2019, di Ponpes Al Rosyid Kendal Dander Bojonegoro, Selasa (14/05/2019) siang.
Dalam acara tersebut dihadiri oleh Kapolres Bojonegoro, AKBP Ary Fadli SIK MH MSi, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Arh Redinal Dewanto SSos, Tokoh Agama dan Ulama yang tergabung dalam MUI Kabupaten dan tingkat Kecamatan se Kabupaten Bojonegoro.
Sebelumnya, pada Senin (13/05/2019), Pengasuh Pondok Pesantren Al-Rosyid Kendal Dander Bojonegoro, yang juga selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bojonegoro, KH Alamul Huda Mashur, juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan adanya isu people power yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.
Pada hari yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro, KH Djauhari Hasan, juga telah mengajak para tokoh agama untuk menghimbau kepada seluruh organisasi kemasyarakatan Islam dan organisasi kepemudaan Islam dan seluruh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, untuk saling menghormati, satukan perbedaan serta menghindari people power.
KH Alamul Huda saat memberikan sambutan dalam acara Halaqah Ramadan 1440 H, di Ponpes Al Rosyid Kendal Dander Bojonegoro, Selasa (14/05/2019)
KH Alamul Huda mewakili Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, gerakan people power tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan terhadap situasi kamtibmas yang saat ini kondusif dan dianggap berpotensi memecah-belah bangsa.
Lebih lanjut KH Alamul Huda mengimbau kepada seluruh ulama dan kiai yang hadir, untuk mengajak semua elemen masyarakat supaya tidak terpengaruh atas ajakan people power tersebut.
"Mari kita imbau agar warga Bojonegoro tidak ada yang mengikuti people power, apabila merasa tidak puas atau mendapati kejanggalan atas proses pemilu serentak tahun 2019, biarkan untuk menempuh jalur hukum," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bojonegoro, Drs HM Syamsuri MPd.I menyampaikan bahwa ada peran dua kelompok yang sangat menentukan pembangunan di Indonesia, yaitu ulama dan umaro yang mempunyai tanggung jawab besar. Menurut Lukman Wafi, antara agama dan negara harus beriringan, agar kehidupan berbangsa bernegara dalam bingkai NKRI tetap teguh.
"Peran ulama dalam menentukan arah bangsa ini sangat besar, anak anak kita harus mendapatkan pemahaman agama yang benar," ucapnya.
Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan deklarasi damai yang isinya sebagai berikut:
1).Siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945;
2).Bersama bersinergi menjaga kabupaten Bojonegoro tetap tertib, aman, damai dan sejuk;
3).Mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum apalagi bersikap inkonstitusional atau people power.
4).Mengajak seluruh komponen masyarakat kabupaten Bojonegoro segera melakukan rekonsiliasi pasca Pemilu 2019 terutama kepada para Ulama, para Kyai, Tokoh Agaman, para Asatidz dimanapun untuk melakukan upaya upaya rekonsiliasi secapat mungkin untuk mewujudkan situasi yang tertib, aman, damai dan sejuk di kabupaten Bojonegoro sehingga penuh dengan persaudaraan ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah islamiyah
5).Mengajak seluruh umat islam memperbanyak doa, zikir, shalawat agar Kabupaten Bojonegoro mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. (red/imm)
