Pemkab Bojonegoro Gelar Rapat Akselerasi Implementasi Smart City
Rabu, 26 Februari 2020 15:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada Rabu (26/02/2020) bertempat di Gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, menggelar Rapat Akselerasi Implementasi Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang dirangkai dengan Evaluasi dan Harmonisasi oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah; Wakil Bupati Bojonegoro, Drs Budi Irawanto MPd, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Dra Nurul Azizah MM; Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir I Nyoman Sudana MM; Asisten Administrasi Umum, Yayan Rohman APMM; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Drs Kusnandaka Tjatur Prasetijo MSi; Kepala OPD terkait, camat se Kabupaten Bojonegoro dan tamu undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut juga dihadirkan narasumber, Semuel A Pangerapan, selaku Director General of ICT Application Ministry of Communications and Informatics Indonesia, yang menyajikan paparan dengan tema 'A Vision for Indonesia's Digital Ecosystem'
Rapat Akselerasi Implementasi Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di Gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro. (26/02/2020)
Bupati Bojonegoro, DR Hj Anna Muawanah, dalam sambutannya menegaskan bahwa Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) siap tidak siap, harus didorong utamanya dalam sarana, prasarana dan sumber daya manusia (SDM).
"Dalam sistem elektronik yang kita butuhkan adalah sarana, prasarana dan sumber daya manusia.," kata Bupati.
Menurut Bupati, tiga komponen yaitu sarana, prasarana dan sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan. Selain itu kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kominfo, tidak bisa lepas khususnya dalam penyiapan sumber daya manusia sebagai opertor resmi.
"Kalau sarana dan prasarana saja yang disiapkan tetapi sumber daya manusianya tidak siap dan masyarakatnya tidak respon maka apa yang menjadi cita-cita bersama tidak bisa berjalan maksimal. Maka menurut kami tiga komponen tersebut sudah tentu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan." kata Bupati.
Di akhir sambutannya bupati berpesan kepada seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro untuk menyampaiakn pelaporan sesuai target yang ditetapkan
"Kami harap agar laporan kinerja dan juga out put berbasis data sesuai peraturan presiden yaitu satu data atau big data, dapat disampaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan," kata Bupati..
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Drs Kusnandaka Tjatur Prasetijo MSi, dalam paparannya menyampaikan bahwa Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bojonegoro pada 2019, terpilih dalam katagori baik.
Menurutnya, ada beberapa tantangan di Bojonegoro seperti adanya rel kereta api, Sungai Bengawan Solo, dan Hutan. tetapi yang menjadi tantangan lebih besar adalah kemiskinan yang ada di wilayah Bojonegoro.
"Menjadi harapan kita adalah kemajuan sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan." kata Kusnandaka.
Kusnandaka Tjatur juga menuturkan bahwa dalam implementasi Smart City, terdapa kendala khususnya dalam hal sumber daya manusia, yaitu terbatasnya SDM TIK, baik di lingkungan Pemkab Bojonegoro maupun di tingkat Desa. Selain itu, infrakstruktur di beberapa desa ada yang blank spot dan sebagian lagi layanan internet yang kurang maksimal.
"Sementara untuk ketersedian data untuk mewujudkan big data, kami mengumpulkan seluruh data dan informaai dari semua OPD dan sinkronisasu data melalui aplikasi terintergrasi." kata Kusnandaka Tjatur.
Kusnandaka juga menuturkan bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) TIK dilaksanakan melalui pelatihan, workshop, diklat dan pemanfaatan SDM pemuda ahli TIK.
"Selain itu juga bekersama dengan pihak ketiga untuk mensuport jaringan internet disetiap pelosok desa dan terkait ketersediaan data memwajibkan OPD untuk memberikan data dan informasi yang update serta sinkronisasi data secara aplikasi." kata Kusnandaka.
Semuel A Pangerapan, Director General of ICT Application Ministry of Communications and Informatics Indonesia, dalam paparannya menyampaikan 3 hal yaitu yang pertama Digital Citizen atau Pengembangan masyarakat agar berdaya dan mencapai potensi terbaiknya, yang meliputi Digital Society, Digital Talent, dan Digital Entrepreneur. Kemudian Digital Economy, yang meliputi Fasilitasi dan optimasi aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis teknologi digital, dan yang ketiga, Digital Government, yaitu Standardisasi dan integrasi pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat antara lain dalam hal Infrastructure, Data dan Applications, Governance dan Business Process.
"Di wilayah Bojonegoro perlu penambahan pengetahuan digital agar dapat memajukan informatika. Digital bisa menjadi basis kebijakan ekonomi di masa mendatang dan apabila berkembang baik akan menjadi Ikon Bojonegoro." kata Samuel (red/imm)
