Bupati Harap Pemkab Blora Kembali Raih Predikat WTP Berkualitas, Keenam Kalinya
Jumat, 28 Februari 2020 20:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo
Blora - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, pada Jumat (28/02/2020) laksanakan penyerahan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Djoko Nugroho kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat Jawa Tengah II, Argo Waskito SE MAAC Ak CA, di aula Kantor BPK-RI Jateng, di Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik, Kota Semarang.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Djoko Nugroho berharap laporan keuangan 2019 bisa segera diperiksa dan Pemkab Blora bisa kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang lebih berkualitas untuk keenam kalinya.
Bupati Djoko Nugroho saat serakah dokumen LKPD 2019 kepada perwakilan BPK RI Jateng. Jumat (28/02/2020)
Disaksikan jajaran Pemkab Blora. mulai Sekda, Asisten Administrasi, Inspektur Daerah, Kepala BPPKAD, Kepala Bappeda, Staf Khusus Bupati, dan unsur jajaran BPK RI Perwakilan Jaten.
“Blora sudah sejak 2015 memperoleh predikat Opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan 2014, dan berturut-turut hingga 2019 kemarin atas laporan keuangan 2018. Semoga di tahun 2020 ini bisa kembali memperoleh WTP untuk keenam kalinya yang lebih berkualitas. Tidak hanya WTP saja, namun WTP Plus bahkan plus-plus tanpa ada catatan apapun,” ucap Bupati Djoko Nugroho.
Bupati juga berterimakasih kepada seluruh jajaran Pemkab Blora yang telah bekerja keras menyelesaikan penyusunan laporan keuangan 2019 sehingga bisa segera diserahkan ke BPK RI.
Untuk diketahui, Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemkab dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Dengan begitu menandakan bahwa penyelenggaraan sistem keuangan pemerintahan di Kabupaten Blora telah berjalan dengan baik dan diapresiasi oleh BPK RI.
Sementara itu, Kepala Sub Auditorat Jawa Tengah II, Argo Waskito, mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, menyampaikan bahwa laporan keuangan Kabupaten Blora 2019 yang baru diterima akan segera ditindaklanjuti dengan proses audit.
“Selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka BPK akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Blora yang direncanakan dimulai tanggal 5 Maret 2020. Adapun hasilnya akan disampaikan dengan penyerahan opini atas laporan keuangan yang direncanakan pada tanggal 27 April 2020 mendatang,” kata Argo Waskito. (teg/imm)
