Musrenbang RKPD Kabupaten Blora Digelar Secara Virtual Melalui Video Conference
Rabu, 08 April 2020 20:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo
Blora - Di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia, proses rapat dan pertemuan pemerintah dilaksanakan secara virtual guna mencegah terjadinya perkumpulan masa dalam jumlah besar. Tak terkecuali di Kabupaten Blora.
Pemkab Blora melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 secara virtual melalui video conference.
Titik pusat Musrenbang berada di Pendopo Rumah Dinas Bupati yang diikuti oleh Bupati Djoko Nugroho, Wakil Bupati H Arief Rohman MSi, jajaran Forkopimda, Sekda, dan Kepala Bappeda.
Sedangkan peserta Musrenbang lainnya berada di DPRD Kabupaten Blora yang diikuti para anggota dewan, kemudian si Bappeda yang diikuti tokoh masyarakat dan akademisi dan di masing-masing Kecamatan eks Kawedanan, serta di seluruh Kantor OPD di lingkungan Pemkab Blora.
Di masing-masing titik melakukan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah. Tempat duduk pun diatur jaraknya sedemikian rupa, sehingga tidak berdekatan satu sama lain.
Kepala Bappeda Jawa Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda Jateng, Drs Juwandi MSi juga menyampaikan sambutannya secara virtual melalui vicon dari Semarang.
Dalam sambutannya, Juwandi menyampaikan bahwa fokus pembangunan di Jawa Tengah 2021 mendatang akan fokus pada aspek pengentasan kemiskinan dan pembangunan SDM, serta infrastruktur.
“Pertumbuhan Ekonomi Blora tahun 2019 kemarin sebesar 5,73 persen meningkat dari 2018. Namun kemiskinannya masih di angka 11,32 persen pada 2019. Sehingga kami minta agar Pemkab Blora bisa terus mendorong peningkatan ekonominya untuk menekan angka kemiskinan. Kami minta perencanaan pembangunannya bisa diselaraskan dengan program provinsi dan pusat,” kata Drs Juwandi MSi.
Selanjutnya, Ketua DPRD Blora, HM Dasum SE MMA, menyampaikan pokok pokok pikiran anggota dewan yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD 2021. Diantaranya refokusing anggaran untuk percepatan penanganan pandemic Covid-19 baik untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan, sosialisasi masyarakat, hingga dampak ekonomi dan sosial.
“Kabupaten Blora ini masuk wilayah yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Sehingga butuh anggaran penanggulangan bencana yang lebih besar agar bisa segera ditindaklanjuti jika sewaktu-waktu ada kejadian. Kami berharap ada peningkatan anggaran sebagai antisipasi,” ucap Dasum.
Pokok pikiran selanjutnya adalah pentingnya perbaikan infrastruktur. Menurutnya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
“Jika ada yang bilang kalau pembangunan jalan tidak ada hubungannya dengan pengentasan kemiskinan, maka itu salah. Justru dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan, akan mempermudah konektivitas antar wilayah untuk peningkatan ekonomi yang berujung pada pengurangan kemiskinan,” kata Dasum.
Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya program peningkatan produktivitas pertanian karena mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani. Selajutnya, pihaknya meminta agar Pemkab bisa menjaga iklim politik yang sehat dan kondusif menjelang digelarnya Pilkada yang masih menunggu petunjuk pusat terkait adanya pandemi Covid-19
Bupati Blora, Djoko Nugrho, saat berdialog dengan peserta Musrenbang RKPD secara virtual melalui video conference. Rabu (08/04/2020)
Bupati Djoko Nugroho dalam sambutan pengarahannya menyampaikan bahwa saat ini semuanya sedang prihatin dengan adanya pandemi Covid-19. Sehingga banyak anggaran yang harus dialihkan untuk menanggulangi dampak pandemi ini, baik dampak kesehatan, ekonomi maupun sosial.
“Hingga hari ini jumlah saudara kita yang mudik hampir 15 ribu jiwa. Mereka semuanya tidak bisa bekerja karena adanya pandemi ini, sehingga tidak punya penghasilan. Merekalah yang harus kita perhatikan. Kami minta agar Kades dan Lurah, hingga Camat bisa melakukan pendataan,” ucap Bupati.
Bupati ingin agar bantuan sosial yang sedang disiapkan pemerintah bisa disalurkan kepada masyarakat kecil terdampak pandemi Covid-19 ini, utamanya yang belum masuk Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial.
“Kami juga minta maaf kepada masyarakat karena banyak kegiatan pembangunan jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat tahun 2020 ini dibatalkan seiring terbitnya surat dari Kementerian Keuangan. Anggaran DAK itu digunakan pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19. Salah satu yang dibatalkan adalah peningkatan Jl. Kunduran-Doplang, lanjutan Jl. Kamolan-Banjarejo dan beberapa ruas jalan di Blora Selatan,” kata Bupati.
Setelah itu, Bupati menyampaikan bahwa rencana pembangunan di 2021 masih dalam proses pembahasan bersama. Diantaranya, masih akan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Salah satunya adalah rencana pembangunan jalan tembus Blora - Ngawi melalui Randublatung - Getas - Banjarejo (batas Ngawi), guna membuka akses wilayah Blora bagian selatan menuju akses toll Solo - Kertosono.
“Selama ini warga yang ada di bagian selatan (Randublatung, Kedungtuban, Kradenan, dan Jati) ketika ingin ke Ngawi selalu berputar lewat Cepu dulu, terlalu jauh. Jika jalan tembus Randublatung ke Ngawi ini bisa dibangun, alangkah senangnya mereka. Akses menuju pintu toll juga semakin dekat,” ucap Bupati.
Dengan begitu jalur transportasi semakin dekat dan pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa berkembang lebih cepat. Apalagi di wilayah ini banyak menghasilkan komoditas hasil pertanian seperti jagung yang melimpah. Selama ini harganya selalu anjlok karena aksesnya sulit.
Selain itu, Pemkab juga merencanakan pembangunan Puskesmas serta Pasar di wilayah Getas, sehingga diharapkan bisa meningkatkan harga produk pertanian.
Adapun daftar rencana pembangunan jalan lainnya yang akan dilaksanakan 2021 dan diharapkan mendapat bantuan dari Pemprov Jateng adalah peningkatan jalan Bogorejo-Jambetelu (batas Tuban Jatim), jalan Kunduran-Doplang, jalan Klopoduwur-Ngliron, jalan Ngliron-Kalisari, jalan Pilang-Mendenrejo.
Selanjutnya adalah jalan strategis kabupaten 2021 yang membutuhkan dana APBD sekitar Rp 150 miliar, yakni kelanjutan peningkatan jalan Blora-Randublatung, jalan Jepon-Karang, jalan Kedungtuban-Galuk, jalan Mendenrejo-Ketuwan, jalan Ngraho-Ketuwan, jalan Banjarejo-Karangtalun, jalan Trembulrejo-Sonokidul, jalan Wulung-Klatak, jalan Seso-Jatirejo, jalan Bangkle-Pelem, dan jalan Karangtalun-Ngawen.
Menurut Bupati, saat ini di Kabupaten Blora juga ada beberapa proyek nasional yang butuh dukungan pemerintah daerah, di antaranya pembangunan Bendung Randugunting di Kecamatan Japah (sedang berjalan). Kemudian pembangunan double track jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya yang akan melintasi Kabupaten Blora (sedang tahap sosialisasi).
"Ada juga pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Sungai Bengawan Solo Kecamatan Kradenan. Selanjutnya adalah kelanjutan proyek pembangunan Bandara Ngloram,” sebut Bupati.
Bupati berharap proyek nasional itu bisa terus berjalan meskipun saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19. Termasuk rencana pembangunan jembatan Bengawan Solo di Medalem dari Luwihaji Ngraho oleh Pemkab Bojonegoro tahun 2020 ini.
Keberadaan jalan nasional Rembang-Blora-Cepu yang baru tiga tahun berjalan, menurut Bupati juga berhasil mendorong peningkatan ekonomi. Hal ini disikapi Pemkab Blora dengan menyiapkan rencana penyediaan terminal angkutan barang dan penyiapkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). (teg/imm)
