Kasus Stunting pada Bayi di Blora Jadi Perhatian, Wabup Sri Setyorini Tekankan Pencegahan Sejak Dini
Jumat, 23 Oktober 2026 13:00 WIBOleh Tim Redaksi
Blora – Kasus stunting baru pada bayi usia 0–5 bulan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Blora. Hingga September 2026, kelompok usia tersebut mendominasi jumlah kasus baru. Topik itu menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Blora pada Kamis (22/10/2026) di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya upaya pencegahan stunting sejak sebelum kehamilan hingga masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Blora Hj. Sri Setyorini menegaskan bahwa penanganan stunting tidak boleh hanya berfokus pada anak yang telah mengalami masalah gizi. Upaya pencegahan harus dilakukan lebih awal melalui penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang, serta pendampingan keluarga berisiko.
“Yang juga perlu kita waspadai juga, kasus baru paling banyak justru terjadi pada bayi usia 0–5 bulan, artinya pencegahan harus dimulai sejak sebelum kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Jangan sampai kita baru bergerak ketika masalah gizi sudah terjadi,” kata Sri Setyorini.
Berdasarkan data terkait stunting pada Semester I Tahun 2026, sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih antara lain Kecamatan Kunduran, Jepon, Tunjungan, dan Cepu. Sementara itu, berdasarkan data kasus baru hingga September 2026, Kecamatan Kunduran mencatat jumlah kasus stunting baru tertinggi di Kabupaten Blora.
Sri Setyorini menekankan bahwa data tersebut harus menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menentukan intervensi yang tepat sasaran. Setiap program perlu dirancang berdasarkan kebutuhan di lapangan, dengan sasaran yang jelas dan hasil yang dapat diukur.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Sri Setyorini juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki anggaran terkait penanganan stunting untuk menunjukkan capaian program, sasaran penerima manfaat, kegiatan yang telah dilaksanakan, serta dokumentasi pendukung.
“Saya nanti ingin OPD yang memiliki anggaran terkait stunting ini, capaiannya seperti apa, sasaran apa, yang sudah dilaksanakan apa, dokumentasinya dan nanti ditindaklanjuti evaluasi, akan saya cek satu-satu di lapangan,” terangnya.
Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan pemerintah harus benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan. Pada 2026, Pemerintah Kabupaten Blora telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan penurunan stunting, termasuk melalui Program GENTING dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta balita yang mengalami masalah gizi.
Sejumlah layanan juga perlu terus diperkuat dan ditingkatkan, di antaranya pemeriksaan kehamilan enam kali, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, imunisasi lengkap, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, serta pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga.
Selain itu, persoalan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), alat ukur Posyandu yang rusak, kasus diare dan pneumonia pada balita, serta akses air minum aman dan sanitasi yang belum optimal di sejumlah desa juga menjadi perhatian dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Untuk itu Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar memperkuat deteksi dini ibu hamil berisiko, BBLR, serta pendampingan bayi usia 0–24 bulan,” paparnya.
Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) bersama Tim Pendamping Keluarga juga diminta meningkatkan kunjungan kepada keluarga berisiko stunting. Sementara itu, Dinas PUPR, Dinrumkimhub, dan pemerintah desa diminta mempercepat perbaikan sanitasi serta pemenuhan akses air minum aman, terutama di wilayah prioritas.
Berdasarkan hasil monitoring per 14 Oktober 2026, progres pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Blora telah mencapai nilai 80.
Sri Setyorini berharap seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi, menggunakan data sebagai dasar kebijakan, serta melaporkan tindak lanjut secara berkala. Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting membutuhkan kerja bersama, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak. Ini adalah investasi masa depan Blora. Karena itu, sebagai Ketua TPPS, saya mengajak kita semua fokus pada aksi nyata, bukan sekadar angka dan laporan,” ungkapnya.
“Saya berharap pada akhir tahun 2026, seluruh target dan kewajiban Aksi Konvergensi dapat diselesaikan dengan baik, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para Kepala OPD Pemkab Blora, seluruh Camat, serta perwakilan Puskesmas dari berbagai wilayah di Kabupaten Blora. (red/toh)
Editor Mohamad Tohir
Publisher Mulyanto
