Pemprov Jatim Minta Pusat Kaji Ulang Rencana Pengalihan Gaji ASN ke Koperasi Merah Putih
Senin, 19 Oktober 2026 14:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali rencana pengalihan pembayaran gaji (payroll) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan serta sumber dana murah perbankan milik daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim), Adhy Karyono, mengungkapkan bahwa pengelolaan payroll ASN merupakan salah satu pilar utama penyangga likuiditas perbankan daerah melalui skema dana murah (cheap funds).
Di wilayah Jawa Timur sendiri, Bank Jatim saat ini mengelola sekitar 419.053 akun payroll ASN dengan perputaran dana gaji rata-rata mencapai Rp1,5 triliun setiap bulannya.
“Sebetulnya, yang namanya bank daerah atau BPD itu adalah dana murah yang captive karena payroll-nya dan RKUD-nya dari PNS. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya bank yang sedang diperkuat,” ujar Adhy Karyono.
Selain mengancam likuiditas BPD, Pemprov Jatim turut menyoroti tingkat kesiapan manajerial Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) apabila ditugaskan mengelola perputaran gaji pegawai negeri. Saat ini, tercatat sebanyak 8.494 unit KDMP yang telah berbadan hukum tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Yang kedua, tentu kita lihat juga bagaimana kesiapan itu terkait dengan sistem, mekanisme, manajemen, akuntabilitas, dan trust ya, bagi PNS. Itu saja, kita lihat nanti,” tambahnya.
Adhy berharap pemerintah pusat dapat mengkaji secara komprehensif kebijakan tersebut agar keberlangsungan pendapatan asli daerah melalui setoran dividen bank pembangunan daerah tetap terjaga dengan baik.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mohamad Tohir
Publisher: Mohamad Tohir
