Operasi Ramadniya Semeru 2017

Polres Bojonegoro Siapkan 7 Pos dalam Operasi Ramadniya Semeru 2017

Minggu, 18 Juni 2017 21:00 WIBOleh Imam Nurcahyo

Oleh Imam Nurcahyo

Bojonegoro Kota – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Opserasi Ramadniya Semeru 2017, jajaran Polres Bojonegoro akan membentuk 7 (tujuh) Pos, yang terdiri dari 4 (empat) Pos Pengamanan, 1 (satu) Pos Pelayanan dan 2 (dua) Pos Pantau (check point). Hal tersebut diungkapkan Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu s Bintoro SH SIK Msi, pada Minggu (18/06/2017) malam.

Untuk Pos Pengamanan, lokasinya berada di depan SMP Negeri 1 Baureno, Terminal Rajekwesi Bojonegoro, Stasiun Kereta Api Bojonegoro dan di Perempatan Padangan.

Sementara, untuk Pos Pelayanan ditempatkan di Halaman Kantor Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Jalan Ahmad Yani Desa Sukowati Kecamatan Kapas. Sedangkan untuk lokasi Pos Pantau (check point), ditempatkan di Desa Dengok Kecamatan Padangan dan di Pos Polisi Bayeman Kecamatan Baureno.

“Pos Pantau ini tugasnya memantau perkembangan arus lalu-lintas dan menyiapkan pengawalan bagi kendaraan roda dua yang membutuhkan.” terang Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, bahwa tujuan dibentuk pos-pos tersebut agar masyarakan yang mau mudik, baik yang mau masuk atau keluar serta yang hanya melintas di wilayah Bojonegoro ini dalam kondisi yang aman dan lancar serta benar-benar diberikan kondisi yang aman, nyaman serta kondusif.

“Pos-pos tersebut untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya gangguan keamanan atau kriminalitas, termasuk juga sedapat mungkin mengurangi angka laka-lantas di jalan raya,” lanjut Kapolres.

Masih menurut Kapolres,  bahwa kegiatan operasi Ramadhania Semeru 2017 ini akan berlangsung selama 15 hari,  dari tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 04 Juli 2017, yang pelaksanaannya akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kamtibmas dan memberikan perlindungan, pengamanan serta pelayanan selama perayaan Idul Fitri 1438 H.

“Kegiatan Operasi Ramadhania ini merupakan bentuk suatu operasi kemanusiaan, yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif. Sedangkan langkah penegakan hukum adalah upaya terakhir dalam operasi ini,” pungkasnya. (*/inc)