Bupati Blora Wajibkan OPD Miliki Akun Media Sosial untuk Aduan Layanan Masyarakat
Sabtu, 13 Maret 2021 13:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo
Blora - Pasca dilantik 26 Februari 2021 lalu, keterbukaan pelayanan publik menjadi hal utama bagi pasangan Bupati Blora, H Arief Rohman SIP MSi bersama Wakil Bupati, Tri Yuli Setyowati ST MM, dalam memimpin Kabupaten Blora. Keduanya melakukan gebrakan untuk mendekatkan pelayanan publik langsung kepada warga.
Bupati mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat, untuk membuka kanal aduan masyarakat secara terbuka melalui akun media sosial, yang harus direspon secara cepat atau real-time.
Dengan mengusung tagline “Sesarengan Mbangun Blora” yang berarti mengajak semua pihak terlibat dalam pembangunan Blora, atau dengan kata lain siap membuka diri untuk berkolaborasi dengan semua pihak dalam memajukan Blora, Bupati ingin seluruh perangkat daerah bisa ikut berlari memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Tak segan, Mas Arief secara terbuka memberikan akses nomor HP dan akun media sosialnya kepada warga, untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, agar bisa dia respon secara langsung.
“Pada hakekatnya, kita semua adalah pelayan masyarakat. Maka pelayanan harus bisa hadir dengan memanfaatkan teknologi yang ada." tutur Bupati Arief Rohman, Sabtu (13/03/2021).
Arief menuturkan bahwa Kepala Dinas dan Camat wajib mencantumkan nomor HP dan akun media sosial masing-masing agar dapat menerima keluhan dan pengaduan warga setiap waktu, sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat.
"Apalagi sekarang ini zamannya media sosial, zaman teknologi informasi. Layanan kepada warga harus cepat dan tidak kenal waktu,” kata Arief Rohman.
Arief menegaskan bahwa sekecil apapun keluhan warga, kelompok rentan termasuk perempuan dan penyandang disabilitas harus segera dapat didengar oleh Kepala Daerah, Kepala OPD dan Camat.
“Tanggung jawab kami itu melayani warga. Jadi apapun keluhan warga, khususnya yang rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas, harus direspon cepat, kapanpun dan dimanapun,” kata Arief.
Menurutnya, saat ini seluruh Kepala OPD dan Camat telah membuat poster layanan pengaduan warga secara terbuka. Pengaduan warga dapat disampaikan melalui akun media sosial dan HP Kepala OPD dan Camat.
“Sudah saya umumkan dan saya posting di akun media sosial pribadi saya. Masyarakat bisa melihat langsung. Jika ada keluhan yang belum direspon hingga lama. Tolong sampaikan saya,” tutur Bupati.
Sementara itu, Agustian Diaz, salah satu warga Kecamatan Kradenan, mengaku senang dan menyambut baik terobosan yang dilakukan Bupati Arief Rohman dengan membuka kanal aduan masyarakat hingga seluruh dinas dan OPD.
“Bagus, saya dukung Pak Bupati. Kami yang ada di pedesaan jadi lebih mudah untuk memberikan laporan dan masukan kepada pemerintah. Kalau bisa sampai ke tingkat desa. Karena banyak juga permasalahan di desa yang belum terselesaikan. Semoga Blora kedepan bisa lebih baik lagi,” ucap Agustian.
Hal yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif The Reform Initiatives (TRI) Hadi Prayitno yang menilai gebrakan Bupati dan Wakil Bupati Blora tersebut sebagai inovasi penting dalam mendekatkan pelayanan publik.
Menurut pakar kebijakan anggaran publik tersebut, apa yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Blora sebagai pengamalan dari UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, secara murni dan konsekwen.
“Ini inovasi. Keberanian Bupati dan Kepala OPD untuk memberikan akses nomor HP pribadinya kepada warga untuk menerima pengaduan, menunjukkan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah. Inilah breakthrough sekaligus inovasi,” terang Hadi.
Pemerintah pusat, lanjut hadi, melalui Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB dan Kementerian Keuangan, seharusnya cepat menangkap fenomena progresif di Blora tersebut.
Hadi berpendapat, terobosan dan inovasi Bupati dan Wakil Bupati Blora tersebut harus segera mendapatkan penghargaan dan insentif fiskal, supaya energi positifnya bisa menular ke daerah lain.
“Inovasi seperti ini sudah seharusnya dihargai dan diberikan insentif oleh pemerintah pusat. Dampaknya akan besar, karena dapat memicu daerah lain mengembangkan inovasi serupa,” saran Hadi. (teg/imm)
