Bupati Blora Dorong DPRD Segera Bahas Raperda Pengarusutamaan Gender
Senin, 22 Maret 2021 13:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo
Blora - Bupati Blora, H Arief Rohman SIP MSi, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora bisa segera melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengarusutamaan Gender (PUG).
Hal tersebut disampaikan Bupati dalam acara Verifikasi Lapangan Anugerah Parahita Ekapraya yang dilaksanakan secara daring dengan Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Senin (23/3/2021) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.
Bupati berharap Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat disahkan menjadi Perda tahun 2021 ini.
Menurut Bupati, PUG sangat penting jika melihat komposisi kependudukan di Blora, yang mana perempuan memiliki porsi yang besar dalam menyukseskan proses pembangunan. Oleh sebab itu harus ada payung hukum untuk mewadahinya berupa Perda.
"Kami mohon teman-teman DPRD bisa segera melakukan pembahasannya,” ucap Bupati Arief Rohman, Senin (23/3/2021).
Bupati menyampaikan bahwa sesuai dengan usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Kelompok Rentan yang meliputi perempuan, lansia, anak, dan difabel, beberapa waktu lalu menghendaki adanya Perda tentang PUG.
“Secara pribadi, saya sangat mendukung usulan tersebut agar keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Blora mendapatkan kepastian hukum." ucap Bupati Arief Rohman.
Bupati Blora, H Arief Rohman, saat beri sambutan dalam acara Verifikasi Lapangan Anugerah Parahita Ekapraya yang dilaksanakan secara daring dengan Kementerian PPPA. Senin (23/3/2021) (foto: istimewa)
Bupati mengungkapkan bahwa sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Kabupaten Blora juga telah menindaklanjui amanat tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Blora.
Pada kesempatan tersebut Bupati menekanan kembali kepada semua kepala organisasi perangkat daerah bahwa meraih anugerah atau predikat, bukan menjadi tujuan utama, namun jika suatu penghargaan itu berhasil diraih bersama-sama, maka hal tersebut menunjukkan komitmen bersama dan menandakan apa yang dikerjakan sudah sesuai standar yang telah ditetapkan.
"Ini tentunya menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik dalam pengarusutamaan gender,” kata Bupati.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Mustofa, menyatakan kesiapannya untuk membahas Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diusulkan eksekutif.
“Segera saja diajukan drafnya nanti, agar bisa segera kita bahas bersama. Kami siap dan berkomitmen mendukung program PUG di Kabupaten Blora,” kata Mustofa.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Dra Indah Purwaningsih MSi, menyampaikan bahwa Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang dilaksanakan hari ini adalah penilaian dari sisi perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 yang mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan.
“Maka penganggaran yang responsif gender adalah pengalokasian anggaran berbasis kinerja pada kegiatan atau proyek tertentu, yang indikator input, output, dan outcome-nya menjamin terpenuhinya kebutuhan atau aspirasi perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keadilan gender di Kabupaten Blora,” ujar Indah Purwaningsih.
Adapun Tim Verifikasi Lapangan dipimpin oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Ir Agustina Erni MSc.
Dalam acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati ST MM; Ketua Tim Penggerak PKK Kab Blora, Hj Ainia Shalichah, Sekda Blora, dan beberapa Kepala OPD terkait. (teg/imm)
