Pemkab Bojonegoro Segera Cairkan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Sebesar Rp 4,5 Miliar
Senin, 30 Agustus 2021 19:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, segera cairkan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) kepada para penerima di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, , yang belum tercover bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pada tahun 2021 ini, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran BPNT Daerah bagi 8.391 orang dengan nilai Rp 15,1 miliar. Sementara pencairan tahap pertama sebanyak 2.526 orang atau sebesar Rp 4,5 miliar. Sisanya akan dicairkan setelah adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABPD) 2021.
Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) diberikan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan berupa BPNT Pusat, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, M Arwan, saat beri keterangan. (foto: dan/beritabojonegoro)
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, M Arwan, pada Kamis (10/09/2020) menjelaskan bahwa BPNT Daerah tersebut nilainya sebesar Rp 150 ribu per bulan, yang akan disalurkan dalam bentuk paket sembako selama 12 bulan, atau total Rp 1,8 juta per tahun.
"Dalam setahun para penerima mendapatkan total 1,8 juta rupiah. Rencananya proses pencairan akan dirangkap menjadi 3 bulan sekali." kata M Arwan.
Arwan menjelaskana bahwa pada tahun 2021 ini, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran BPNT Daerah sebesar Rp 15,1 miliar atau total 8.391 orang. Sementara pencairan tahap pertama sebesar Rp 4,5 miliar.
"Tahap pertama akan diberikan kepada 2.526 penerima dari 8.391 penerima. Sisanya setelah Perubahan ABPD 2021," kata Arwan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Erfan menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Pemerintah Pusat, di wilayah Kabupaten Bojonegoro tercatat 94.612 orang penerima BPNT Pusat. Sedangkan bagi yang tidak menerima BPNT pusat dimasukkan menjadi BPNTD karena tidak boleh terjadi adanya penerima ganda.
"Oleh karena itu proses verifikasi data memakan waktu," tutur Ahmad Erfan.
Menurut Ahmad Erfan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan proses pencairan BPNTD, di mana sudah memasuki proses pembuatan rekening oleh masing-masing penerima.
"Hal ini merupakan ketentuan dari Kementerian Keuangan, meskipun bansos yang diberikan dalam bentuk barang." kata Ahmad Erfan. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
