Meski Ada Penghematan Anggaran, Bupati Blora Tegaskan Tidak Akan Hambat Pembangunan Infrastruktur
Selasa, 18 Februari 2025 07:00 WIBOleh Priyo SPd
Blora - Bupati Blora, Dr H Arief Rohman menyatakan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran yang diserukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, Pemkab Blora akan menyikapi dengan strategi yang tepat.
Nantinya, Kabupaten Blora akan mengalami pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 65 Miliar dari pemerintah pusat. Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa efisiensi anggaran tersebut tidak boleh menghambat pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan Bupati Arief saat memberikan arahan strategis terkait kebijakan penghematan anggaran, dalam Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) di Pendopo Rumah Dinasnya. Senin (17/02/2025).
Dalam Rakor yang dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Camat, Direktur RSUD, serta Kepala Bagian di lingkungan Setda Blora tersebut Bupati minta masukan dari OPD terkait hal-hal yang tidak mendesak.
''Untuk hal-hal yang tidak mendesak akan kita tunda. Untuk itu saya minta segera dilakukan percepatan perubahan anggaran,” tutur Bupati Arief Rohman.
Bupati mengungkapkan, Kabupaten Blora akan mengalami pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 65 Miliar dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tersebut tidak boleh menghambat pembangunan infrastruktur.
“Kita akan mencari strategi dan alternatif lain seperti contohnya pinjaman. Semua itu agar keinginan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur tetap dapat ditangani. Jalan rusak yang sudah parah, jembatan roboh, dan kebutuhan mendesak lainnya harus tetap menjadi prioritas,” kata Bupati Arief.
“Saya minta penyelesaian LKPD dilakukan dengan baik dan cepat. Karena jika tidak akan berpotensi mempengaruhi predikat WTP kita,” tutur Sekda Komang Gede Irawadi.
Selain itu, Sekda Komang juga menegaskan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam menerapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Jika ada OPD yang tidak mau mengikuti aturan ini, nanti akan berhadapan langsung dengan pusat,” kata Sekda Komang.
Sekda mengingatkan seluruh kepala SKPD untuk mengoptimalkan efisiensi operasional kantor, termasuk pengurangan penggunaan listrik setelah jam kerja.
“Jika dihitung setiap harinya, penghematan listrik bisa memberikan dampak signifikan bagi efisiensi anggaran daerah,” tuturnya.
Namun demikian, Sekda Komang menegaskan, bahwa efisiensi tidak boleh dilakukan terhadap beberapa kegiatan. Diantaranya kegiatan pelayanan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan, perizinan, kependudukan, perdagangan, pajak, dan retribusi daerah.
Selain itu, lanjutnya, dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dana insentif fiskal, dana desa, dana transfer dari Pemprov, serta pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pinjaman daerah juga tidak boleh dipangkas.
Pelaksanaan Inpres akan mulai diterapkan setelah terbitnya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri pasca pelantikan.
Sebagai penutup, Sekda Komang mengajak seluruh kepala OPD untuk terus menjaga dan meningkatkan Zona Integritas di masing-masing instansi guna membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Pastikan semua pelayanan publik lebih transparan dan akuntabel.” tutur Sekda Komang Gede Irawadi. (teg/imm)
Penulis: Priyo
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
