Pemkab Bojonegoro dan Perhutani Siapkan Reboisasi 2.300 Hektare, Satu Juta Bibit Ditanam pada 2027
Senin, 26 Oktober 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Upaya memulihkan kawasan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Bojonegoro memasuki tahap persiapan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Perhutani merencanakan program reboisasi seluas sekitar 2.300 hektare pada 2027, dengan dukungan satu juta bibit pohon untuk meningkatkan tutupan vegetasi dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar penanaman pohon tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang. Sebab, keberhasilan reboisasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga perawatan dan pemantauan setelah penanaman.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Perhutani, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung pemulihan kawasan hutan.
Menurut Nurul, upaya pelestarian lingkungan harus diwujudkan melalui langkah konkret dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh pihak perlu mengambil peran agar program penghijauan berjalan efektif dan bibit yang ditanam dapat tumbuh optimal.
“Semoga program ini tidak berhenti pada penanaman bibit, tetapi dilanjutkan dengan perawatan dan pemantauan sehingga pohon dapat tumbuh optimal dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat,” kata Nurul Azizah, kemarin Minggu (25/10).
Sementara itu, Asisten Perhutani (Asper) BKPH Gondang, Tito Murbo Santoso, menyatakan Perhutani siap mendukung program reboisasi tersebut. Melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro, Perhutani menyiapkan sekitar satu juta bibit pohon untuk mendukung penghijauan pada 2027.
Penanaman direncanakan menyasar kawasan hutan dan lahan yang membutuhkan pemulihan vegetasi. Jalur menuju Desa Krondonan dan wilayah sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam rencana awal penghijauan.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terkoordinasi, Perhutani akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pemerintah desa, serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Koordinasi tersebut diperlukan agar penentuan lokasi, pelaksanaan penanaman, dan perawatan bibit dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Waktu penanaman juga direncanakan menyesuaikan musim hujan. Ketersediaan air yang lebih memadai diharapkan dapat meningkatkan peluang bibit bertahan hidup dan tumbuh, sehingga upaya pemulihan vegetasi tidak terkendala kondisi lahan yang kering.
“Semoga program reboisasi ini dapat meningkatkan tutupan vegetasi, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung pelestarian lingkungan di Kabupaten Bojonegoro,” pungkas Tito.
