Pemkab Bojonegoro Gandeng Akademisi Perkuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Rabu, 24 Desember 2025 19:00 WIBOleh Tim Redaksi

Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin memperkuat kolaborasi dengan dunia akademisi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II 2025 yang dirangkaikan dengan diseminasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029, Rabu (24/12/2025).

Kegiatan yang digelar di Synergi Room Pemkab Bojonegoro ini melibatkan nara sumber dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro (Unigoro), Ahmad Taufiq, yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ahmad Taufiq mengapresiasi keterbukaan Pemkab Bojonegoro dalam melibatkan akademisi.

“Kami berkomitmen mendukung melalui kajian ilmiah, riset kebijakan, dan rekomendasi berbasis data,” ujar Taufik.

Taufik menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan integrasi data kemiskinan lintas perangkat daerah, pendampingan berkelanjutan bagi penerima bantuan, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator terukur. Lebih lanjut, Taufik mendorong program pemberdayaan ekonomi melalui penguatan UMKM berbasis potensi lokal, pengembangan keterampilan kerja, dan kolaborasi aktif dengan sektor swasta.

Wakil Bupati Nurul Azizah dalam arahannya juga menekankan pentingnya data valid dan transparansi program.

“Keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh data yang valid dan terintegrasi. Program yang dijalankan harus transparan dan dapat dikontrol bersama oleh masyarakat,” ujar Wabup Nurul.

Rapat ini juga menjadi tindak lanjut Instruksi Presiden dan Keputusan Bupati tentang pembentukan TKPKD 2025–2029. Dengan melibatkan akademisi, LSM, dan stakeholder lainnya, Pemkab Bojonegoro berharap RPKD 2025–2029 dapat diimplementasikan secara lebih ilmiah dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(red/toh)