Pemkab Blora Segera Laksanakan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Virus Corona

Pemkab Blora Segera Laksanakan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Kamis, 13 Agustus 2020 16:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo

Blora - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, pada Kamis (13/08/2020), melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam rakor tersebut, banyak kepala sekolah yang menginginkan segera membuka sekolahnya atau melaksanakan pembelajaran tatap muka, agar proses pembelajaran bisa berjalan maksimal. Bahkan beberapa di antaranya menyatakan siap menyediakan peralatan protokol kesehatan.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Djoko Nugroho, didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Hendi Purnomo SSTP MA, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan, Lilik Hernanto SKM MKes, diikuti oleh para Kepala SMP, Kepala Korwil TK/SD Kecamatan, Dewan Pendidikan, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Wilayah IV, dan perwakilan PGRI, serta pengawas sekolah.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Lilik Hernanto SKM, M.Kes, menyampaikan bahwa kondisi persebaran Covid-19 harus dijadikan bahan pertimbangan sebelum membuka kembali sekolah tatap muka. Dirinya mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Blora secara umum berstatus zona kuning dalam artian memiliki risiko rendah terhadap penularan Covid-19.

“Namun jika kita rinci per Kecamatan, masih ada 4 Kecamatan yang masuk zona orange, artinya memiliki risiko sedang dalam penularan Covid-19, yakni Cepu, Ngawen, Japah, dan Banjarejo. Kondisi ini akan terus berkembang dan bisa berubah, kita evaluasi dua minggu sekali. Sedangkan jumlah kasus ada 173, yang sudah sembuh 124 atau 70 persen lebih,” kata Lilik Hernanto.

Bupati Blora Djoko Nugroho, saat beri sambutan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Kamis (13/08/2020)

Sementara itu, Bupati Djoko Nugroho mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap keberlangsungan pendidikan jarak jauh yang dinilai kurang efektif.

“Masih banyak saya jumpai anak-anak justru dibiarkan begitu saja bermain. Padahal harusnya mereka tetap belajar di rumah dengan pengawasan orang tua. Orang tua pun tidak bisa terus menerus mendampingi anaknya belajar jarak jauh dari rumah." tutur Bupati Blora, Djoko Nugroho.

Menurut Bupati, bagi kecamatan yang masuk zona kuning bisa mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran tatap buka dengan syarat yang ketat, salah satunya persetujuan orang tua dan kesiapan sekolah.

“Dulu waktu istri saya menjadi guru, setelah libur sekolah dua minggu dan akan masuk lagi perlu kembali mengingat ingat materi pembelajaran. Itu seorang guru, apalagi siswa yang sudah 4 bulan di rumah, ndahneyo angele (betapa sulitnya),” lanjut Bupati.

Bupati juga meminta nantinya seluruh Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan bisa mengikuti rapid-test terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan wajib dirapid-test dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Saya ingin ada sample, percontohan di beberapa sekolah lebih dahulu. Tolong Dinas Pendidikan bisa memilih untuk percontohan atau pilot project nya. Cek kesiapannya, kebutuhannya apa saja nanti kita cukupi semuanya, seperti masker, face shield, hand sanitizer dan lainnya,” tutur Bupati.

Jika selama masa uji coba 2 bulan itu dalam satu sekolah tidak ada kasus Covid-19, Bupati berjanji akan memberikan apresiasi kepada sekolah tersebut. Namun jika ada penularan, maka sekolah dianggap gagal dan akan dievaluasi kembali.

Kepala Dinas Pendidikan, Hendi Purnomo SSTP MA, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya akan memilih jalan tengah dengan menunjuk masing-masing satu sekolah tingkat SLTP di wilayah eks Kawedanan, dan 1 MTs yang ada Kabupaten Blora, yang akan dijadikan pilot project untuk uji coba pembelajaran tatap muka. Namun demikian, pihaknya belum bisa menyebut kapan tanggal dimulainya pembelajaran tatap muka.

"Karena masih harus melalui banyak tahapan persiapan, mulai pengecekan kesiapan sekolah hingga persetujuan orangtua atau wali anak didik." kata Hendi Purnomo SSTP MA. (teg/imm)