Hari Disabilitas Internasional, Difabel Blora Ingin Ada Perbub Perlindungan Disabilitas
Jumat, 03 Desember 2021 21:00 WIBOleh Priyo SPd
Blora - Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021, Penyandang Disabilitas Blora Mustika (DBM) menuntut adanya Peraturan Bupati (Perbub) terkait pemenuhan hak dan perlindungan terhadap disabilitas.
Saat ini, Kabupaten Blora telah memiliki Perda Nomor 13 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Disabilitas di Kabupaten Blora, namun belum ada Peraturan Bupati (Perbub) untuk pelaksanaan perda tersebut.
Ketua Disabilitas Blora Mustika (DBM) Abdul Ghofur mengatakan adanya Perbub sangat penting untuk mendukung pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
"Perda itu kan harus diperkuat dengan Perbub. Karena pagu anggaran mengikuti Perbub. Jadi keuntungannya kalau ada Perbub seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengalokasikan anggarannya untuk pemenuhan hak disabilitas. Itu sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 2016," tutur Abdul Ghofur. Jumat (03/12/2021).
Ghofur menuturkan ketiadaan Perbub selama ini cukup mempersulit penyandang disabilitas dalam menuntut pemenuhan haknya. Termasuk soal program penganggaran untuk pemberdayaan para penyandang disabilitas.
"Saya hanya minta satu saja. Perbub. Tidak lain. Pengalaman selama ini kita kesulitan untuk mendapatkan program anggaran. Alasannya karena belum ada Perbub. Jadi kita minta hadiah itu di HDI tahun ini," tuturnya.
Lebih jauh Ghofur mengungkapkan bahwa sejak adanya Perda Nomor 13 tahun 2019 tentang pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas di Kabupaten Blora, segala bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas belum terakomodir.
"Contoh terkait aksesbilitas dankuoata memperkerjakan satu persen bagi penyandang disabilitas, selama ini di Blora belum berjalan. Karena apa, memang harus ada Perbubnya. Kalau tanpa Perbub itu tidak bisa berjalan," katanya.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Perempuan Difabel (Perdifa) Kabupaten Blora Siti Muntarin mengungkapkan pentingnya Perbub disabilitas, sebab selama ini Perempuan Difabel cukup kesulitan mengakses program penganggaran dari Pemerintah.
"Padahal perempuan difabel di Blora ini banyak yang punya bakat. Baik yang membuat kerajinan, makanan, dan menjahit. Tapi kita gak bisa melakukan pemberdayaan karena tidak adanya support anggaran yang berkelanjutan dari pemerintah," tutur .
Terlebih, kata Siti, dukungan pemerintah di tingkat bawah baik desa maupun kelurahan terhadap Perdifa juga sangat kurang.
"Di tingkat desa dan kelurahan kita juga gak pernah dilibatkan dalam berbagai kegiatan, seperti PKK atau Musdes, padahal kan kita juga ingin menyumbangkan pikiran kita di situ. Tapi nyatanya tidak bisa," kata Siti Muntarin. (teg/imm)
Reporter: Priyo SPd
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
.sm.jpg)
