Kasus Dugaan Korupsi 4 Kades di Padangan Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro

Hukum

Kasus Dugaan Korupsi 4 Kades di Padangan Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro

Selasa, 25 Juni 2024 16:00 WIBOleh Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, pada Selasa (25/06/2024), terima pelimpahan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan bantuan keuangan khusus desa (BKKD) tahun anggaran 2021, dari Kejaksaan Tinggi Surabaya, dengan tersangka empat orang oknum Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.

Keempat oknum kepala desa tersebut yaitu SYF Kepala Desa Kuncen, SKR Kepala Desa Purworejo, SPR Kepala Desa Dengok, dan WST Kepala Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.

Keempat tersangka saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai 25 Juni 2024 hingga 14 Juli 2024.

Atas perbutannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor dan diancam dengan hukuman 20 tahun penjara.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Aditia Sulaeman SH, saat beri keterangan. Selasa (25/06/2024. (Aset: Imam/BeritaBojonegoro)

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Aditia Sulaeman SH, di hadapan awak media Selasa (25/06/2024.

“Pada hari ini kami Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima pelimpahan tahap kedua dari Kejati (Jawa Timur) terkait perkembangan kasus di Kecamatan Padangan, Bojonegoro dengan nama tersangkanya yaitu Muhammad Syaifudin (SYF), Sakri (SKR), Supriyanto (SPR), dan Wasito (WST) ,” tutur Aditia Sulaiman.

Aditia menuturkan bahwa keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

“Semuanya melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor. Ancaman hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara,” kata Aditia Sulaiman.

Aditia mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan lanjutan dari kasus sebelumnya terkait pengelolaan anggaran bantuan keuangan khusus desa (BKKD), di mana dalam prosesnya pekerjaan tersebut tidak dapat selesai.

“Ini kasus perkembangan yang dulu, di mana ada kegiatan BKKB di Kecamatan Padangan, di beberapa desa itu. Sudah pencairan, namun pekerjaannya tidak selesai sehingga mengakibatkan kerugian negara. Posisinya seperti itu,” kata Aditia Sulaiman.

Aditia juga menyampaikan bahwa perkara ini awalnya ditangani oleh Polda Jawa Timur. Dari Polda Jatim dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kemudian dari Kejaksaan Tinggi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

“Yang menangani dari Polda (Jatim). Dari Polda (dilimpahkan) ke Kejaksaan Tinggi (Jatim) kemudian dari Kejaksaan Tinggi ke kami untuk kami lakukan penanganan dan persidangan,” kata Aditia.

Saat ini, keempat tersangka saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai 25 Juni 2024 hingga 14 Juli 2024.

“Ditahan di Lapas Bojonegoro untuk 20 hari ke depan,” kata Aditia Sulaiman.

Baca: Polda Jatim Tetapkan 4 Kades di Padangan, Bojonegoro Jadi Tersangka Korupsi Dana BKK

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim menetapkan empat orang oknum Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan bantuan keuangan khusus (BKK) tahun anggaran 2021.

Perkara ini adalah lanjutan dari perkara sebelumnya dengan tersangka Bambang Sudjatmiko yang saat ini statusnya sudah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

Adapun modus operandi keempat tersangka ini adalah terkait pengelolaan anggaran BKK yang seharusnya dilakukan lelang, namun dilakukan penunjukan langsung kepada Bambang Soedjatmiko.

Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan keempat tersangka sebesar Rp 1,2 miliar, atau kurang lebih sekitar Rp 300 juta untuk masing-masing desa. (red/imm)

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo

Hukum