Banyak Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas, Komisi C DPRD Bojonegoro Harap Ada Persiapan

Sabtu, 16 November 2019 09:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Adanya kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai 100 persen pada 2020 membuat sebagian warga masyarakat di Kabupaten Bojonegoro saat ini mulai mengambil langkah untuk melakukan penurunan kelas.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Mochlasin Afan SH, mempertanyakan sekaligus berharap adanya kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, dalam mengantisipasi banyaknya warga masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang melakukan penurunan kelas tersebut.

"Kami sudah mempertanyakan itu, karena sebagai dampak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan," kata Mochlasin Afan SH, kepada awak media ini, Jumat (15/11/2019).

Diberitakan sebelumnya, bahwa setiap hari, ada puluhan warga yang mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro untuk melakukan turun kelas.

Baca: Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan di Bojonegoro Capai Rp 17,2 Miliar

Selain itu, dia juga berharap dengan banyaknya peserta BPJS yang mengajukan penurunan kelas, menurutnya juga perlu adanya kesiapan dari pihak RSUD sendiri.

Sekarang ini, ada tiga RSUD yang ada di Bojonegoro, yaitu RSUD Padangan dan RSUD Sumberrejo, yang fasilitas kesehatannya hanya diperuntukkan bagi pelayanan peserta BPJS kelas tiga. Sedangkan untuk RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, ada fasilitas kelas satu dan dua.

"Kita akan kawal ini demi masyarakat Bojonegoro, agar mendapat pelayanan maksimal saat berobat," kata Mochlasin Afan mengimbuhkan.

Sementara itu, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dokter Ahmad Hernowo Wahyutomo, bahwa Dinkes Bojonegoro saat ini telah menganggarkan Rp 150 miliar untuk menanggung iuran jaminan kesehatan bagi warga miskin kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurutnya, jumlah anggaran tersebut akan diperuntukkan untuk warga miskin yang sudah tercover BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBD.

“Data tahun 2018 ada sekitar 95.000 penerima BPJS PBI yang melalui APBD. Setiap tahun ada verifikasi jumlah peserta,” tutur dokter Hernowo.

Disinggung adanya antisipasi lonjakan jumlah peserta BPJS Kesehatan Kelas III, dokter Hernowo mengaku akan melakukan pendataan ulang bagi peserta yang turun kelas. Menurutnya, penerima bantuan tersebut benar-benar orang miskin.

“Asalkan mau menjadi peserta BPJS kelas 3 dan memiliki SKTM, maka langsung kita usulkan dalam PBI daerah,” katanya. (sup/imm)