BPS Bojonegoro Gelar Pelatihan Petugas Susenas

Senin, 05 Februari 2018 16:00 WIBOleh Muliyanto

Oleh Muliyanto

Bojonegoro - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro menggelar pelatihan petugas survei sosial ekonomi nasional untuk mencari data dasar antara lain bidang kesehatan, pendidikan, balita, tenaga kerja serta jenis lapangan usaha di Hotel Dewarna Bojonegoro, Senin (05/02/2018).

Abu Amar selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan bahwa pelatihan ini akan digelar dua gelombang yakni gelombang I mulai tanggal 5-8 Februari 2018 sedangkan gelombang II mulai tanggal 16-19 Februari 2018 dengan peserta mencapai 66 orang yang terdiri dari 47 petugas pencacah lapangan dan 17 orang pengawas dan pemeriksa.

Kepala BPS Bojonegoro, Abdul Jalil menyampaikan bahwa susenas ini sudah 5 dasawarsa yang dimulai sejak tahun 1963. Susenas bulan Maret 2018 ini prioritas utama adalah kualitas data yang dihasilkan. Oleh karenanya tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga kualitas data. Karena data BPS ini menjadi rujukan bagi semua pihak.

Djalil menjelaskan bahwa data susesnas ini mulai perencanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pembangunan nasional maupun sektoral lainya. Susenas ini bisa disebut juga mother of survey . Dari 4 indikator tiga diantaranya menjadi acuan yakni tentang kemiskinan, indeks rasio dini dan indeks pembangunan masyarakat.

Sebagaimana MDGs yang kini menjadi SDGs dari 319 indikator SDGS tersebut 146 indikator merupakan data BPS, bahkan 97 diantaranya adalah murni BPS dan 39 indikator merupakan gabungan dari BPS, kementerian dan lembaga negara. Demikian pula di Bojonegoro data BPS ini menjadi rujukan. Setelah Susenas tahun 2017 lalu terdapat peningkatan kualitas data yang dihasilkan oleh BPS. Salah satu keberhasilan Bojonegoro menurunkan angka kemiskinan dan mampu keluar dari 10 daerah miskin di Jawa Timur karena peranan data yang dihasilkan oleh BPS.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Bojonegoro, Kang Yoto yang menyebutkan bahwa data BPS bisa diandalkan. Bupati bahkan mengaku jika data BPS tidak dapat diandalkan maka sama saja dengan dirinya akan menjadi pemimpin yang sesat. Oleh karenanya diharapkan bahwa data yang dihasilkan BPS ini menjadi data yang akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bupati dalam kesempatan ini menjelaskan tentang implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs di Bojonegoro melalui kolaborasi 4 sekawan. Bupati menceritakan bahwa diawal tahun 2008 ini masuk dalam fase from minus to zero. Saat itu masyarakat mengeluhkan masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan mental aparatur pemerintah yang dianggap bermental korup.

“Lambat laun kita beranjak dari zero to plus yang didukung dengan beberapa program antara lain gerakan desa sehat dan cerdas. Semua itu tak lepas dari kebijakan yang diambil pemerintah yakni dengan 6 pilar pembangunan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jika dulu musrenbang di semua tingkatan hanya sebatas menggugurkan kewajiban dan memenuhi rukun syarat saja, maka kini musrenbang benar-benar dilakukan berdasarkan data riil yang ada di lapangan. Sehingga bukan lagi pembangunan yang tak berlandaskan data dan kebutuhan, namun pembangunan yang mengakomodir semua kepentingan di setiap lini. Partisipasi dan data menjadi salah satu titik balik Bojonegoro membangun dan berbenah diri,” ujarnya. (mol/kik)