Bupati Bojonegoro Hadiri Sosialisasi Program Petani Mandiri di Kecamatan Sekar

Rabu, 22 Juli 2020 17:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, pada Rabu (22/07/2020) kembali lakukan sosialisasi Program Petani Mandiri (PPM) dirangkai dengan pembinaan pada Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) se Kecamatan Sekar.

Acara yang berlangsung di Desa Bobol Kecamatan Sekar tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth SP MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Dandi SuprayItno AP MSi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa (DPMD), Machmuddin AP MM, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Welly Fitrama SSTP MM, Forkopimcam Sekar, Kepala Desa Bobol, Saimo, beserta perangkat desa setempat dan dihadiri Gapoktan se Kecamatan Sekar.

Sosialisasi Program Petani Mandiri (PPM) di Desa Bobol Kecamatan Sekar Bojonegoro. Rabu (22/07/2020)

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth dalam sambutannya mengatakan bahwa di Kecamatan sekar ada 53 kelompok tani yang sudah terdaftar atau memiliki surat keterangan terdaftar(SKT), kemudian di Kecamatan Sekar ada 6 gapoktan, sehingga setiap desa memiliki 1 gapoktan.

Menurutnya, program petani mandiri (PPM) merupakan program prioritas Pemkab Bojonegoro, sebagaimana arahan Bupati kepada Dinas pertanian untuk memastikan bahwa program prioritas tersebut tepat sasaran dan diakses atau dimanfaatkan oleh kelompok sasaran sesui dengan program.

"Makanya beliau meminta pada kami agar mengagendakan kegiatan semacam ini di 28 kecamatan se Kabupaten Bojonegoro. Karena beliau ingin program ini benar-benar tepat sasaran, kepada para petani yang tergabung di dalam kelompok tani maupun gapoktan." kata Helmy Elisabeth.

Pada kesempatan tersebut Helmy berpesan kepada para anggota kelompok tani agar segera mengusulkan Kartu Petani Mandiri (KPM) terlebih dahulu, karena KPM manfaatnya banyak, salah satunya dapat mengakses beasiswa untuk putra atau putri pemegang KPM yang ingin melanjutkan kuliah

"Kami juga mohon kepada Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, agar didorong terus anggota kelompok tani dan ketua-ketua kelompok agar mendata anggotanya dengan benar dan disesuiakan, serta segera diajukan di Dinas Pertanian Bojonegoro," kata Helmy.

Bupati Anna Muawanah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPM merupakan program prioritas yang saat ini sudah berjalan. Untuk itu Bupati berpesan agar para kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang ada di Kecamatan Sekar, segera mengajukan untuk didaftar dan mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT)

"Karena sekarang dananya sudah ada, kartunya sudah disiapkan, untuk itu segera penuhi syaratnya," kata Bupati.

Bupati menuturkan bahwa secara kasat mata Kecamatan Sekar sudah lebih dulu mendapatkan kebijakan akses infrastruktur jalan,

"Dari ujung ke ujung jalanya sudah seperti jalan tol, semuanya dicor, meskipun ada beberapa yang belum selesai." tutur Bupati.

Lebih lanjut Bupati berpesan kepada 53 kelompok tani yang ada di Kecamatan Sekar, apabila ada petani yang belum tergabung dalam kelompok tani, agar bergabung dengan kelompok yang sudah ada, atau membuat kelompok tani sendiri. Bupati berpesan kepada para Kades agar persyaratannya dipermudah, karena jangan sampai Program Petani Mandiri (PPM) ini ada warga yang tidak menapatkan program, karena yang bersangkutan tidak masuk di dalam kelompok tani, atau tidak mau membuat kelompok tani.

"Karena program PPM itu lewatnya kelompok tani, sehingga kalau tidak masuk atau tidak tergabung dalam kelompok tani, tidak bisa akses Program Petani Mandiri." kata Bupati Anna Muawanah.

Sementara untuk para pesanggem, atau penggarap lahan hutan milik Perhutani, yang belum mendapatkan PPM karena tidak dapat membuktikan kepemilikan lahan, Bupati berjanji akan segera mengubah atau merevisi Peraturan Bupati agar warga para pesanggem bisa mengakses program PPM.

"Tapi bentuknya tetap bentuk kelompok. Kelompok Tani Hutan, karena memang menggarap lahan Perhutani. Jadi jangan sampai tidak mendapatkan bantuan karena tidak masuk dalam kelompok tani," kata Bupati Anna Muawanah. (dan/imm)