Akankah Kejari Bojonegoro Tetapkan Tersangka Baru Kasus DPMLUEP?

Sabtu, 11 Maret 2017 17:00 WIBOleh Piping Dian Permadi

Oleh Piping Dian Permadi

Bojonegoro Kota - Usai penetapan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Penguatan Modal untuk Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPMLUEP) senilai Rp 4 miliar awal Februari lalu, kini publik menunggu apakah ada pejabat lain yang bakal ditetapkan tersangka dalam kasus yang sudah sekian lama ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro ini

Pasalnya, Kasi Pidana Khusus (pidsus) Kejari Bojonegoro Bayu Setyo Pratomo saat dikonfirmasi beritabojonegoro.com (BBC) mengenai perkembangan kasus tersebut beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa dalam kasus korupsi memang tidak pernah dilakukan sendiri, melainkan berjamaah.

"Korupsi kan selalu berjamaah," ujar Bayu.

Ditemui usai acara peresmian kantor baru Kejari Bojonegoro di jalan Rajekwesi Jumat (10/03/2017). Bayu kembali menegaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. Dia meminta waktu agar pihak kejaksaan bekerja secara maksimal.

Ditanya mengenai peluang munculnya tersangka baru dalam kasus ini, Bayu belum bisa memberitahukan hal itu secara jelas. Semua data bakal dibuka saat berkas sudah dilimpahkan pada tahap ketiga atau tahap penuntutan. "Nanti kalau sudah di penuntut kita buka semua," imbuhnya.

Diketahui, penanganan dugaan kasus korupsi DPMLUEP senilai Rp 4 miliar itu sudah sejak tahun 2008 lalu. Satu tersangka yang sudah dilakukan penahanan oleh Kejari Bojonegoro adalah mantan kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro Andreas Wahyono yang saat ini berada di lapas kelas ll A Bojonegoro.

DPMLUEP sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007. Dalam kasus ini diduga ada sejumlah penyimpangan penggunaan dana, terutama dalam proses peminjaman ke lembaga usaha ekonomi pedesaan. Akibatnya, diduga dana senilai Rp 1,1 miliar dari total Rp 4 miliar tertunggak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Tersangka terancam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sadar melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Sementara Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. (pin/moha)

Foto kantor Kejari Bojonegoro saat diresmikan Jumat kemarin