Pemkab Bojonegoro Hadiri Pembukaan Gerakan Menuju 100 Smart City
Kamis, 16 Mei 2019 08:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, bersama 25 walikota di Indonesia, pada Rabu (15/05/2019) hadiri opening ceremony dan penandatanganan nota kesepahaman, Gerakan Menuju 100 Smart City, di Hotel Santika Hayam Wuruk Jakarta.
Gerakan Menuju 100 Smart City sendiri adalah sebuah inisiatif untuk membimbing kota atau kabupaten dalam menyusun rencana induk (masterplan) smart city. Harapannya, rencana induk ini akan menjadi pegangan pemerintah daerah dalam mewujudkan smart city di daerah masing-masing.
Sementara, 25 kota dan kabupaten yang terpilih tersebut setelah mengikuti proses penilaian (assessment) yang berlangsung pada awal Maret 2019 kemarin. Proses penilaian diawali dengan mengundang 107 kota dan kabupaten, kemudian, setiap daerah dinilai kesiapan mewujudkan smart city, baik dari sisi kesiapan infrastruktur, suprastruktur, dan visi pemimpin daerah. Proses penilaian sendiri dilakukan praktisi dan akademisi yang selama ini terlibat di Gerakan Menuju 100 Smart City.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat membuka acara tersebut dalam sambutannya menuturkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, lebih dari 55 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan dengan tingkat urbanisasi 2,3 persen per tahun, dan diperkirakan pada tahun 2035 proporsi jumlah penduduk perkotaan mencapai 66,6 perse.
“Harapannya Smart City menjadi solusi permasalahan perkotaan.” kata Tjahjo Kumolo.
Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Drs Kusnandaka Tjatur Prasetijo MSi, saat menghadiri acara mewakili Bupati Bojonegoro, mengatakan bahwa Kabupaten Bojonegoro telah terpilih pada tahap pertama peluncuran smart city tahun 2017. Menurutnya, pertemuan sekarang ini dalam rangka penandatanganan 25 kota attau kabupaten target terakhir dari 100 kota dan kabupaten yang ditetapkan..
Ia juga menuturkan bahwa gerakan menuju 100 smart city 2019, merupakan upaya mendorong daerah untuk segera mengimplementasikan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018.
“Strategi utama adalah merubah mindset ASN sebagai pengelola pemerintahan pada seluruh OPD mulai tingkat pimpinan hingga staf.” tutur Kusnandaka.
Kusnandaka menambahkan bahwa terkait smart city, Kabupaten Bojonegoro telah melangkah dan menjadi salah satu dari 17 program unggulan Bupati Bojonegoro.
Dirinya juga berharap untuk optimalisasinya, seluruh OPD dapat segera melakukan langkah di antaranya: 1). mengidentifikasi seluruh layanan, tatakelola pemerintahan yang ditransformasikan dalam SPBE; 2). Merubah budaya kerja berbasis TIK; 3). Penguatan pengelolaan data yang dapat terintegrasikan.
“Dan mengidentifikasi operabilitas aplikasi dan data dengan pemanfaatan data kependudukan," tuturnya.
Gerakan Menuju 100 Smart City sendiri adalah program Pemerintah Republik Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf Kepresidenan. (red/imm)
