Pemkab Bojonegoro Gelar Lokakarya Pengembangan Kemitraan, Kawasan Ekonomi Pedesaan

Selasa, 04 Desember 2018 22:00 WIBOleh Imam Nurcahyo

Oleh Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, pada Selasa (04/12/2018) mengadakan Lokakarya Pengembangan Jaringan Kemitraan, Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan yang dilaksanakan di Partnership Room, lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro ini bertujuan untuk mengembangkan dunia usaha di Kabupaten Bojonegoro.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Bojonegoro, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa, Provinsi Jawa Timur, Universitas Gajah Mada, Ketua DPRD Bojonegoro, Asisten Daerah, ISI Yogyakarta, BLK Provinsi Jawa Timur, Adm Perhutani KPH Bojonegoro, Parengan, Padangan, Ngawi, Sradan dan Cepu, BPS Kabupaten Bojonegoro, Kepala Bulog Bojonegoro, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, dan pelaku dunia usaha di Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Ir  I Nyoman Sudana MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan koordinasi perangkat daerah masyarakat pedesaan, sehingga mampu menggerakan perekonomian masyarakat desa, secara lebih terukur, terarah, terencana, melalui pendampingan dan dukungan program.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.” kata I Nyoman Sudana.

Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan kawasan pedesaan dan mempertemukan empat sekawan, yaitu pelaku usaha; pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa; akademisi; dan juga komunitas; yang kemudian mencari titik temu untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan ada sinergitas antara empat sekawan tadi, dan juga adanya dukungan program pada kawasan pedesaan.” katanya berharap.

Nyoman menambahkan, menurut Perbub Noomor 33 Tahun 2018 tentang kawasan pedesaan, jumlahnya ada 19 kawasan. Terbagi menjadi bidang pertenakan dan perikanan, pertanian dan transmigrasi, industri kreatif serta pengelolaan makanan dan minuman.

“Selain itu dengan adanya kegiatan ini bisa menciptakan kawasan yang terintegrasi dengan lainnya, sehingga bisa dijadikan kawasan wisata Bojonegoro. Yang mana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kusharijanto SE MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat penting bagi masyarakat desa, untuk mengembangkan potensinya masing-masing.

“Sehingga bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa.“ tutur Sigit.

Menurutnya, tidak mudah untuk membangun desa tanpa dukungan dari semua pihak. Karena perlunya kemitraan maupun kolaborasi antar berbagai pihak.

“Semua kebijakan yang dibuat, tidak akan berjalan tanpa kolaborasi dengan semua pihak.” tuturnya menambahkan.

Sigit juga mengungkapkan bahwa tumpuan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada pemerintah desa. Sehingga perlu peningkatan perekonomian masyarakat desa, agar tonggak ekonomi bangsa bisa kuat.

“Mari kita bersinergi bersama untuk meningkatkan perekonomian kawasaan pedesaan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita.” tuturnya.

Bupati , Dr Hj Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan dana insentif desa kepada pemerintah desa, jika dapat melakukan beberapa kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antara lain: 1). Pengelolaan sampah; 2). Sanitasi lingkungan dan sanitasi rumah tangga; 3). Penanaman penghijauan berbasis tanaman lokal; 4). Pengembangan jumlah populasi ternak rumanesia; 5). Pengembangan agribisnis dan makanan olahan berbahan baku hasil pertanian; 6). Home industri kreatif berbahan lokal; 7). Pojok penerangan lintas desa/dusun; 8). Pelunasan PBB tepat waktu; 9). Kelompok sadar huku yang aktif; 10). Mitigasi bencana dini atau penanggulangan bencana sejak dini; 11). Anak usia sekolah dan tidak Drop Out (sampai SMA); 12). Mengamati gizi buruk dan stanting di lingkungan sekitar; 13). Penanganan penyebaran penyakit menular; 14). Ruang terbuka hijau ramah anak dan ibu.

“Apa yang sudah bagus kita terus jalankan dan pertahankan, yang belum bagus kita perbaiki, yang belum ada kita adakan, yang harmonis kita sinkronkan. Sehingga kita bisa fokus dengan apa yang ada.” tutur Bupati Anna Muawanah.

Bupati juga menyampaikan bahwa ke depan diharapkan adanya zonasi wilayah di Bojonegoro, sehingga bisa dibedakan nilai konjungtur (red, fluktuasi ekonomi) dari setiap wilayah.

“Dengan begitu kita bisa membuat program yang sesuai dengan wilayah zonasi masing-masing.” tuturnya.

Selain itu, lanjut Bupati, pihak perbankan akan dapat mensinergikan dengan program pemerintah, untuk membantu permodalan bagi para pelaku ekonomi.

“Ini untuk melindungi para pelaku usaha dari jeratan rentenir, sehingga mereka bisa fokus dalam menjalankan usahanya. Jika mendapatkan modal dari rentenir mereka kerjakeras untuk menutupi pembayaran kepada rentenir.” tutur Bupati.

Di akhir sambutannya, Bupati berharap dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan nantinya dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi di pedesaan, yang bisa meeningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Selain itu OPD harus merencanakan program-program pemerintah dengan baik, sehingga Bojonegoro menjadi daerah yang berhasil mengejewantahkan program revolusi mental dari presiden.

“Saya sangat mengapresiasi didukung semua pihak terhadap program pengembangan kawasan ekonomi perdesaan ini, sehingga terbentuk sinergitas antar berbagai pihak.” pungkas Bupati. (red/imm)