Banggar DPRD Soroti Target Pendapatan Daerah dari PI yang Dipatok Pemkab Bojonegoro

Rabu, 27 November 2019 08:00 WIBOleh Rina Handayani Editor Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, di ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Selasa (26/11/2019), anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro menyoroti kepastiam pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dari Participating Interest (PI) hasil pengelolaan minyak dan bumi lapangan di Blok Cepu yang masih menggantung.

Selain itu, hingga saat ini belum terlaksana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), untuk menetapkan direktur utama perusahaan milik Pemkab Bojonegoro tersebut, karena pucuk pimpinan direksi BUMD milik Pemkab Bojonegoro tersebut sangat berpengaruh untuk mengawal pendapatan migas di Bojonegoro.

Untuk diketahui, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), merupakan BUMD milik Pemkab Bojonegoro yang diberi tugas untuk mengelola Participating Interest (PI) hasil pengelolaan minyak dan bumi lapangan di Blok Cepu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto mengatakan bahwa hampir 3 tahun terakhir ini Kabupaten Bojonegoro yang memiliki saham PI sebesar 4,5 persen, tetapi hingga detik ini belum bisa diterima Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, yang selama ini diperoleh hanya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

"Kami mengharap PT ADS bisa menuntut apa yang menjadi hak Bojonegoro." kata Sukur Priyanto.

Sementara, lanjut Sukur, yang disampaikam pihak tim anggaran Pemkab Bojonegoro, pada tahun 2020 ada potensi pendapatan daerah dari PI sebesar Rp 110 milliar.

"Kepada Ketua Tim Anggaran pemerintah agar menyampaikan kepada Bupati Bojonegoro untuk tidak pasang target , tetapi bagaimana kerja nyata menuju realisasi, untuk bisa segera mendapat hasil nyata dan progress terbaru penunjukan direktur BUMD yang masih ngambang hingga saat ini." kata Sukur.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi C, Mochlasin Afan. Dalam rapat tersebut dirinya mempertanyakan terkait alasan pengunduran diri direktur BUMD PT BBS, yang menurutnya hingga saat ini tanpa ada pemberitahuan ke publik mengenai alasan pengunduran diri tersebut.

"Kondisi internal PT ADS yang berlarut larut ini bisa menjadikan kendala belum terlaksananya RUPS Luar Biasa." tutur Afan.

Affan menegaskan bahwa kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan mendesak dibutuhkan komitmen semua pihak termasuk political will dan political action dari semua pihak.

"BUMD tidak hanya butuh duit saja namun dibuktikan dengan kerja yang nyata." tutur Afan.

Sementara, terkait angka yang dipasang dalam pendapatan daerah BUMD, menurutnya adalah angka angka yang potensial yang bisa didapat, namun dipertanyakan apakah benar-benar ada kepastian bisa didapat atau tidak.

"Persoalannya selama ini kita sudah serius menuntut hak-hak kita kepada PT SER atau pihak pemerintah pusat terkait kendala-kendala pencairan dana PI." kata Afan.

Afan juga berharap agar Pemkab Bojonegoro melakukan penataan terhadap badan usaha milik daerah, terutama BUMD yang mengawal migas. "Harus dibentuk dan diisi oleh orang-orang yang profesional." katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah dalam rapat kerja tersbut mengungkapkan bahwa PT SER hingga saat ini belum menyelesaikan pertanggungjawaban atas hasil temuan audit BPK tahun 2016 s/d 2017.

Lebih lanjut Nurul yang juga selaku ketua tim anggaran Pemerintah Derah Bojonegoro menyampaikan bahwa terkait PI saat ini sudah berproses. Apapun prosesnya pihaknya akan mengikuti tahapannya karena selaku pemegang saham tentunya ingin keputusan yang diambil tidak menyalahi aturan.

"Kebetulan ada satu tahun proses pertanggungjawabnya, ada temuan audit BPK belum clear diselesaikan pihak SER." tutur Nurul.

Untuk diketahui bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan kesempatan besar untuk mengelola PI lapangan migas, dengan porsi besar 4,5 persen dari 10 persen jatah dari Blok Cepu. Sedangkan daerah lain yaitu Kabupaten Blora mendapatkan sebesar 2,2 persen dan Provinsi Jatim mendapat 2,2 persen serta Provinsi Jateng sebesar 1,1 persen.

Namun sayangnya perjanjian pengelolaan PI antar PT ADS dan SER tidak banyak keuntungan yang bisa didapat Bojonegoro. Padahal lapangan banyuurip yang dikelola Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) sudah mencapai produksi puncaknya sebesar kurang lebih 220 ribu barel per hari. (rha/imm)