Berkas Tersangka S Telah Dikirim, Kejari Punya Waktu 2 Minggu

Minggu, 30 Agustus 2015 17:00 WIBOleh Mujamil E. Wahyudi

Oleh Mujamil E Wahyudi

Bojonegoro – Saat ini tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro masih meneliti berkas perkara dugaan korupsi proyek Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Tahun 2012 senilai Rp5 miliar dengan tersangka mantan Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, S.

Sampai saat ini, Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Bojonegoro masih memeriksa berkas tersangka S tersebut. Dalam pemeriksaannya, Tim Jaksa yang terdiri tujuh personil tersebut punya waktu 2 minggu. Berkas perkara tersebut telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro satu minggu yang lalu Selasa (25/08).

Saat dikonfirmasi, Kasi Intel Kejari Bojonegoro, M. Jufri, SH mengatakan sampai saat ini tim Jaksa Penuntut Umum masih melakukan penelitian berkas tersangka S tersebut. Tim jaksa punya waktu 2 minggu untuk meneliti berkas perkara tersebut.

“Apakah berkas perkara dari penyidik Polres sudah lengkap atau belum, tunggu hasil penelitian dari tim Jaksa Penuntut Umum tersebut,” ungkapnya.

Dalam kasus ini, tersangka S tidak ditahan seperti tiga tersangka lainnya. Alasan mengapa tersangka S tidak ditahan adalah ada bukti-bukti baru yang konkrit dari saudara S yang ditunjukan kepada penyidik. Kemudian dalam proses pemeriksaannya, dia kooperatif menjalaninya. Selanjutnya ia adalah pelaku pasif.

Seperti diketahui sebelumnya, Polres Bojonegoro telah menetapkan tiga orang tersangka terkait dugaan korupsi JITUT dan JIDES ini. Dua tersangka itu adalah RH (Pegawai Dinas Pertanian Bojonegoro), A (44) dan seorang Kepala Desa Pekuwon, yakni YR (42). Dan tiga tersangka tersebut telah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor surabaya, Senin (24/08).

Dalam perkara ini, para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diduga tersangka turut serta melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. (yud/moha)