Ketua Dewan Etik AMSI

Prof Bagir Manan: Silang Pendapat HPN Serahkan ke Dewan Pers

Senin, 12 Februari 2018 21:00 WIBOleh Imam Nurcahyo

Oleh Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Silang pendapat Hari Pers Nasional (HPN) yang ramai jadi perbincangan akhir-akhir ini mendapat tanggapan Ketua Dewan Etik Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Profesor Bagir Manan. Dia mengatakan, sebaiknya masalah itu diserahkan ke Dewan Pers saja.

 “Hak pelaksanaannya serahkan ke Dewan Pers saja,” kata Bagir sebelik pulang dari Padang dalam perayaan HPN.

Dewan Pers, kata Bagir, dianggap lebih netral, sebab milik seluruh konstituen kewartawanan di Indonesia. “Bahwa panitia pelaksana nantinya bukan unsur Dewan Pers, tapi oleh salah satu ketua atau pengurus dari organisasi lain tidak masalah, yang penting kepanitiaan dikoordinasi Dewan Pers,” jelasnya.

Silang pendapat HPN muncul terutama dari Aliansi Jurnalis Indonesia  dan IJTI yang mendesak agar pelaksanaan HPN direvisi, terutama menyangkut soal tanggal. Menurut keduanya, 9 Februari sejatinya adalah hari kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Peringatan tahunan ini mulai dilakukan setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 yang menetapkan tanggal itu sebagai Hari Pers Nasional (HPN).

Setelah Seoharto jatuh menyusul gerakan reformasi tahun 1998, ada sejumlah perubahan penting yang terjadi. Dalam bidang media, itu ditandai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sejumlah regulasi Orde Baru dibidang pers, juga dikoreksi. Termasuk di antaranya adalah pencabutan SK Menpen Nomor 47 tahun 1975 tentang pengakuan pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia.

Lahirnya Undang Undang Pers juga mendorong bermunculannya organisasi wartawan, selain perusahaan media-media baru. Sebelumnya regulasi media cetak diatur ketat melalui Permenpen No.01/Per/Menpen/1984 Tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Ketentuan soal SIUPP ini juga akhirnya dicabut oleh Pemerintah pada tahun 1999. Tapi HPN tetap 9 Februari mengacu hari lahir PWI. Padahal saat ini organisa wartawan bukan cuma PWI.

Bagir menilai bahwa gejolak ingin keluar dari kungkungan PWI itu masuk akal. Sebab, saat ini organisasi wartawan tidak tunggal. Dia paham gejolak penggantian tanggal itu dipicu oleh ulah Ketua PWI Margiono yang tidak memiliki etika kuat karena terjun ke politik praktis sebagai calon bupati Tulungagung tapi masih menjabat ketua PWI. Ini mencederai etika independensi wartawan dan menjatuhkan kredibilitasnya.

“Ya Margiono merasa perlu untuk tampil pidato di depan Presiden, dengan memberikan pujian supaya mencerminkan bahwa dia mendukung Jokowi dan berharap dapat dukungan pencalonannya,” kata Bagir.

Tapi, alih-alih memanfaatkan pidato yang elegan, Bagir menilai Kerua PWI malah melakukan stand-up comedy. “Saya sedih, kok kepala institusi wartawan seperti itu,” tambahnya sambil mengelus dada.

Sejatinya bahwa pertemuan di Solo pada 1949 itu bukan cuma membahas soal PWI, namun  kali pertama membahas tentang pena perjuangan. Hanya kebetulan saja bareng acara PWI, tapi justru ajang pembahasan penting untuk tonggak perjalanan dunia kewartawanan berikutnya.

Bagir tidak bisa menyepakati mana yang lebih pas apakah Februari atau November pelaksanaan yang sesuai. Masing-masing memiliki alasan dan landasan yang bisa diperdebatkan. “Kalau paling gampang kapan tonggak pers, tapi tidak ketemu titiknya, bagaimana kalau HPN disamakan dengan sejak Republik ini berdiri saja, 17 Agustus,” katanya senyum. “Biar sepakat dan tak ada yang merasa paling benar,” katanya.

Yang pasti, Bagir setuju ada pembahasan soal HPN. Dia menyarankan permasalahan ini disampaikan ke pemerintah agar dibahas bersama. (inc/red)

Foto Bagir Manan dari kumparan.com