Polres Bojonegoro Amankan Seorang Warga Kasiman, Pemilik Tambang Pasir Darat Tanpa Ijin

Senin, 23 Juli 2018 16:00 WIBOleh Imam Nurcahyo

Oleh Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Anggota jajaran Sat Reskrim Polres Bojonegoro pada Selasa (17/07/2018) lalu, laksanakan operasi tambang pasir darat yang diduga ilegal atau tidak dilengkapi ijin, yang berlokasi di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Seorang pemilik tambang berinisial TBR (40), warga desa setempat, diamankan petugas guna proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli SIK MH MSi, ditemui awak media ini pada Senin (23/07/2018) pagi mengungkapkan bahwa  penangkapan terhadap pelaku berawal adanya informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya pertambangan yang diduga tanpa dilengkapi perijinan yang berada di wilayah desa tersebut. sehingga selanjutnya petugas segera melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi penambangan tersebut.

“Ternyata benar, petugas mendapati adanya kegiatan penambangan pasir dan tanah urug secara mekanik dengan menggunakan dua unit ekskavator,” terang Kapolres.

Dari keterangan sasi-saksi yang ada di lokasi penambangan tersebut, diketahui bahwa yang melakukan penambangan atau pemilik dari tambang pasir dan tanah urug tersebut adalah TBR (40), warga desa setempat. Sementara dengan pasir aau tanah galian tersebut dijual dengan harga Rp110 ribu per rit, kepada para sopir truk yang datang ke area penambangan tersebut.

“Selanjutnya petugas mengamankan pemilik tambang berikut sejumlah barang bukti, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,” terang Kapolres.

Adapun barang bukti yang turut diamankan petugas berupa, 2 (dua) unit ekskavator beserta kunci, uang tunai Rp 800 ribu dari hasil penjualan pasir atau tanah urug, 1 (satu) unit truk warna kuning beserta kunci dan 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan pasir atau tanah.

Atas perbuatannya, pemilik tambang tersebut disangka melaggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan.

“Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.” tegas Kapolres.

Melalui media ini, Kapolres mengimbau kepada warga masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang ingin melaksanakan kegiatan pertambangan agar mengurus perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Sehingga usaha pertambangan yang dilakukan menjadi legal.” pesan Kapolres. (red/imm)