Genjot Penurunan Angka Kemiskinan, Blora Akan Bentuk TPK Kecamatan Hingga Desa
Kamis, 22 Agustus 2019 18:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo
Blora - Berbagai langkah inovasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora untuk menggenjot penurunan angka kemiskinan. Salah satunya akan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) tingkat kecamatan hingga desa atau kelurahan.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Blora H Arief Rohman MSi ketika membuka pelaksanaan Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Blora di Aula Bappeda, Kamis (22/08/2019).
Dengan didampingi Sekda Komang Gede Irawadi SE MSi; Kepala Bappeda Ir Samsul Arief; Kepala Dinsos P3A, Dra Indah Purwaningsih MSi; dan Wakil Ketua Baznas Kabupaten Blora, Widodo; Wakil Bupati mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi tugas Dinas Sosial saja, namun tugas bersama.
"Kemiskinan harus kita keroyok bareng-bareng, oleh sebab itu agar hasilnya bisa lebih optimal maka akan kita bentuk TPK hingga tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Di dalamnya nanti terdiri dari berbagai stakeholder,” tutur Wakil Bupati, yang juga sebagai Ketua TKPKD Kabupaten Blora ini.
Wakil Bupati Blora H Arief Rohman MSi saat beri sambutan dalam Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Blora di Aula Bappeda, Kamis (22/08/2019).
Pembentukan TPK tingkat Kecamatan hingga desa atau kelurahan ini menurut Wakil Bupati dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 054/1570/2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tahun 2019.
“Kita berharap, setelah disosialisasikan, pembentukan TPK Kecamatan hingga Desa/Kelurahan bisa segera dilakukan paling tidak hingga dua minggu kedepan. Setelah itu pengesahannya kita bagi per eks kawedanan,” kata Wakil Bupati melanjutkan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga meminta para Camat untuk menentukan desa mana yang akan dijadikan pilot project penanggulangan kemiskinan, yang perlu dikeroyok rame-rame dengan beragam program sehingga penurunan kemiskinannya bisa signifikan.
“Tolong Camat bisa gandeng Kades yang mau berkomitmen dalam pengurangan kemiskinan. Jadikan desanya sebagai pilot project, kita garap bersama sehingga diharapkan desa-desa lainnya bisa meniru,” tutur Wakil Bupati dengan tegas.
Wakil Bupati lantas mengingatkan bahwa berdasarkan RPJMD Kabupaten Blora 2016-2021, target angka kemiskinan di akhir masa jabatan Djoko-Arief tahun 2021 tinggal satu digit berkisar 9-10 persen.
"Saat ini kemiskinan masih di angka 11,9 persen, sehingga perlu kerja keras bersama agar bisa lebih baik lagi" ucap Wabup.
Selain pembentukan TPK kecamatan hingga desa atau kelurahan, pihaknya juga meminta adanya updating data kemiskinan yang ada di Basis Data Terpadu (BDT) karena ini adalah dasar pemberian bantuan sosial pemerintah.
Dalam rakor tersebut, Wakil Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada Baznas Kabupaten Blora yang telah mengambil peran dengan cepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, seperti penyaluran bantuan untuk korban kebakaran, rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jambanisasi, beasiswa, pelatihan kerja untuk masyarakat kurang mampu, pengobatan kesehatan dan lainnya.
“Ketika masyarakat miskin butuh bantuan secara mendesak, maka peran Baznas sangat membantu kita. Terimakasih kepada seluruh ASN atau PNS Kabupaten Blora yang telah bersedia menyisihkan gajinya untuk dizakatkan ke Baznas. Kalau sekarang masih di kisaran 1 persen, kita berharap kedepan bisa sampai 2 hingga 2,5 persen,” tutur Wakil Bupati berharap.
Pihaknya pun meminta Baznas bisa membuat sistem pelaporan kepada publik yang berisi tentang penerimaan dan penyaluran bantuan, sehingga masyarakat bisa tahu apa saja kegiatan sosial yang dilaksanakan sehingga tingkat kepercayaan publik meningkat.
Wakil Ketua Baznas Kabupaten Blora, Widodo, menyampaikan bahwa pada semester pertama 2019 kemarin pihaknya menerima zakat dari ASN Kabupaten Blora sebanyak Rp 1,34 miliar. Dana sejumlah itu sudah disalurkan untuk sejumlah kegiatan sosial sebanyak lebih dari Rp 1 miliar.
“Masih ada sisa yang belum disalurkan, akan kita salurkan lewat program sosial selanjutnya. Terkait sistem pelaporan kepada publik yang berisi tentang penerimaan dan penyaluran bantuan, kami akan koordinasikan dengan pimpinan,” ucap Widodo.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinsos P3A, Dra Indah Purwaningsih MSi menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong para Kepala Desa untuk menggelar musyawarah desa (musdes) guna menentukan data kemiskinan di desanya.
“Selama ini musdes belum optimal, salah satunya karena awal bulan kemarin ada Pilkades Serentak. Kami minta para Camat bisa mendorong desa-desa menggelar musdes pasca Pilkades Serentak,” ucap Dra Indah Purwaningsih MSi.
Guna pengusulan data kemiskinan, menurut Dra. Indah Purwaningsih M.Si. harus memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada E-KTP dan KK baru. Jika ada masyarakat miskin yang belum punya E-KTP dan KK model terbaru, tolong dibantu untuk mengurusnya sehingga bisa masuk ke BDT.
Di akhir rakor, Wakil Bupati meminta agar masing-masing ASN atau PNS di Kabupaten Blora bisa melakukan pendampingan satu KK warga miskin. Jika jumlah PNS di Blora berkisar 8000 orang, maka akan ada 8000 KK yang mendapatkan pendampingan. Hal ini menurut Wakil Bupati akan berdampak besar dalam pengurangan angka kemiskinan. (teg/imm)
