Pemkab Blora Kembali Raih Predikat Opini WTP untuk Ketujuh Kalinya

Jumat, 30 April 2021 17:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo

Blora - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kembali berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Dengan kembali diraihnya predikat Opini WTP tahun ini, maka Kabupaten Blora sudah tujuh kali berturut-turut memperoleh penghargaan tersebut sejak tahun 2014 hingga 2020.

Pemberian predikat Opini WTP ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali SE MM, secara langsung pada Jumat (30/04/2021), di ruang pertemuan Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, di Semarang, kepada Bupati Blora, H Arief Rohman SIP MSi dan Ketua DPRD Blora, HM Dasum SE MMA.

Sama seperti tahun kemarin, penyelenggaraan penyerahan hasil pemeriksaan LKPD untuk tahun ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan karena masih dalam pandemi COVID-19, dengan pembatasan undangan serta penerapan 3M.

Sebelum acara penyampaian hasil dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan penandatanganan dokumen penyerahan hasil pemeriksaan LKPD yang dilakukan kedua belah, pihak BPK RI Perwakilan Jateng dengan Pemkab Blora (Bupati dan Ketua DPRD).

Bupati Blora, Arief Rohman saat terima predikat Opini WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, di Semarang. Jumat (30/04/2021) (foto: Istimewa)

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Blora yang telah tepat waktu mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerahnya kepada BPK RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sebelumnya kami mengapresiasi dan berterimakasih kepada Blora yang sudah tepat waktu mengirimkan LPKD nya kepada BPK. Sejak Januari kita lakukan pemeriksaan. Di Jawa Tengah hari ini ada tiga kabupaten yang paling awal untuk menerima hasil pemeriksaannya. Salah satunya Blora kemudian Boyolali dan Karanganyar. Semoga kedepan bisa dipertahankan dan lebih baik lagi,” tutur Ayub Amali. Jumat (30/04/2021),

Menurutnya setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK, pihaknya menetapkan Kabupaten Blora kembali memperoleh predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk LKPD Tahun Anggaran 2020.

Pihaknya berpesan agar dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2021 ini pemerintah daerah bisa lebih hati-hati. Terutama karena banyaknya pergeseran anggaran yang dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga daerah terkait refocusing guna penanganan darurat pandemi COVID-19 dan bansos seperti halnya pada tahun kemarin.

“Selamat untuk Kabupaten Blora yang berhasil mempertahankan predikat WTP-nya untuk ketujuh kalinya. Semoga terus ada perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan, guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat," kata Ayub Amali.

Bupati Blora Arief Rohman, menyatakan rasa syukur sekaligus bangga dengan raihan WTP ketujuh kalinya. Bupati berharap capaian ini bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan agar kualitas penyelenggaraan keuangan di Kabupaten Blora bisa lebih baik lagi.

“Alhamdulillah Kabupaten Blora kembali meraih dan mempertahankan predikat Opini WTP. Terimakasih kepada seluruh ASN perangkat daerah yang telah bekerja keras dan terus bersinergi dengan DPRD. Kami minta catatan yang ada akan segera ditindaklanjuti. Semoga kerjasama ini kedepan bisa lebih baik lagi,” kata Bupati.

Dengan diraihnya kembali Opini WTP tahun ini, maka Kabupaten Blora sudah tujuh kali berturut-turut memperoleh penghargaan yang diberikan kepada daerah yang dinilai baik dalam penyelenggaraan laporan keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Blora, HM Dasum SE MMA, juga berterimakasih kepada Pemkab Blora dalam hal Bupati dan jajarannya yang telah melaksanakan pemerintahan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga terus memperoleh WTP dari BPK.

“Kami berharap ke depan bisa lebih baik lagi, eksekutif bisa lebih kompak lagi dengan legislatif. Tujuannya tidak lain agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora bisa berjalan dengan baik dan dinikmati oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan,” kata Dasum. (teg/imm)