Pemkab Bojonegoro Evaluasi Masterplan Smart City dan Susun Draft Kebijakan SPBE
Jumat, 10 Desember 2021 16:00 WIBOleh Tim Redaksi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada Jumat (10/12/2021) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Masterplan Smart City dan Penyusunan Draft Kebijakan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Acara yang digelar di Media Center Gedung Pusat Informasi Publik (PIP) Pemkab Bojonegoro tersebut dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kesehatan, serta BPKAD.
Kabid Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Helmi Ali Fikri, dalam pembukanya menegaskan kembali dari 17 Program Prioritas Kabupaten Bojonegoro, salah satunya adalah mewujudkan Kabupaten Bojonegoro Green dan Smart City.
"Setiap OPD diminta mengisi kuisioner sebagai tindak lanjut evaluasi tahunan, di mana sejak tahun 2018, Bojonegoro masuk Percontohan Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia." tutur Helmi Ali Fikri.
Helmi menjelaskan bahwa dalam Master Plan Smart City terdapat roadmap, misal OPD A, dalam 5 tahun terakhir kondisi exixting-nya apa, ke depan merencanakan apa, semua sesuai OPD masing-masing.
Menurutnya, Master Plan Smart City mencakup 6 dimensi yaitu Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
"Masing-masing kita evaluasi kembali tahun 2021 ini karena pasti ada perubahan. Sisi lain terkait arsitektur SPBE, Pemkab Bojonegoro memang belum memiliki, masih langsung merujuk pada Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE," tutur Helmi Ali Fikri.
FGD Evaluasi Masterplan Smart City dan Penyusunan Draft Kebijakan Tentang SPBE, yang digelar Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro. Jumat (10/12/2021) (foto: dok istimewa)
Sementara itu Narasumber dari PT TATI, Tony Dwi Susanto PhD menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini merumuskan Road Map Smart City Bojonegoro 2022-2023 dan salah satu outputnya Draft Peraturan Bupati tentang Smart City dan Pelaksanaan SPBE Kabupaten Bojonegoro.
"Tujuannya untuk membuat apa yang seharusnya dilakukan OPD untuk membangun Smart Regency Bojonegoro." tutur Tony Dwi Susanto.
Tony menjelaskan bahwa Smart City adalah proses sebuah kabupaten atau kota dalam melakukan inovasi, memanfaatkan teknologi dan melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan kota yaitu Pemkab, pihak swasta, masyarakat atau komunitas, akademisi, dan media.
"Tujuannya untuk membangun Kabupaten Bojonegoro lebih efisien, lebih nyaman ditinggali, lebih kompetitif dari kabupaten lain, dan lebih ada keberlanjutan berkembang untuk anak cucu," tutur Tony Dwi Susanto.
Tony mengungkapkan, berbicara Smart City itu pada level kabupaten atau kota, SPBE adalah pembangunan sistem di level Pemerintah Kabupaten atai di tingkat OPD-OPD.
Menurutnya, Smart City lebih luas yaitu membangun kabupaten atau kota dengan inovasi teknologi dan kolabirasi. Tetapi jika, SPBE adalah membangun sistem untuk OPD di lingkungan Pemkab. Menurut Tony SPBE adalah bagian dari Smart City. SPBE adalah satu dimensi dari 6 dimensi Smart City.
"Jika Bojonegoro ingin membangun Smart City maka SPBE-nya harus kuat, yaitu Smart Government-nya dan di Bojonegoro sudah dilakukan." kata Tony Dwi Susanto.
Masih menurut Tony Dwi Susanto, bahwa setelah Smart Government, yang kedua adalah Smart Branding. Membangun branding Bojonegoro dari sisi appearance (Dinas PU), Tourism (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), dan Business, produk yang khas apa (Dinas Perdagangan, Kop dan UM).
"Saya lihat potensi besar Bojonegoro adalah pariwisata berbasis alam yang ini harus terus digali," tutur Tony Dwi Susanto.
Rencana Evaluasi SPBE (foto: dok istimewa)
Dimensi Ketiga, lanjut Tony Dwi Susanto, adalah Smart Economy, yaitu membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah). Transaksi Keuangan (Transaction) kerjasama dengan bank artinya melek transaksi banking yang cashless, melek akses modal.
"Seperti kerjasama dengan perbankan untuk sosialisasi modal atau tabungan, atau model pembayaran untuk UMKM dan lainnya." tutur Tony Dwi Susanto.
Adapun yang keempat adalah Smart Living, yaitu terdapat harmoni tata kota enak, ke mana-mana dekat, RTRW nyaman untuk masyarakat, kemudahan akses mobility, moda transportasi murah, moda transportasi ramah lingkungan.
Selain itu, Health (Dinas Kesehatan) misal BPOM mengkampanyekan makanan sehat dan menjamin akses kesehatan yang mudah.
"Indikator apakah orang tua mau menghabiskan masa tuanya di Bojonegoro, apakah anak muda mau tinggal di Bojonegoro." kata Tony Dwi Susanto.
Yang kelima adalah, Smart Society. Berbicara masyarakat yang cerdas, secara umum tanggung jawab Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dispora, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas PMD. Sasaran dari smart society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu membangun ekosistem pembelajaran (learning), membangun masyarakat belajar misal melalui perpustakaan kabupaten, perpusdes, working space, ada media learning broadband center. Kemudian membangun komunitas warga (community) yang inklusif yaitu memiliki sifat terbuka dan dinamis selalu punya ide baru. Sub dimensi ketiga adalah sistem keamanan (security).
"Membangun masyarakat yang sadar keamanan wilayah. Indikatornya mudah, misal malam hari jalan-jalan di Bojonegoro merasa aman atau tidak. Aman itu dibangun bersama, ada sistem-sistem swakarsa yang didesain Pemkab. Misal seperti di Sidoarjo ada e-kentongan," kata Tony Dwi Susanto.
Dan yang keenam, Smart Environment, yang umumnya menjadi tanggung jawab DLH dan PUPR. Dia bertanggung jawab dalam protection, bagaimana program-program yang inovatif, memakai teknologi dan kolaboratif untuk menjaga, melindungi tanah, air, udara, serta pengelolaan sampah. Misal melalui bank sampah yang dikoordinasikan RT.
"Bagaimana Pemkab memikirkan mulai ada energi-energi terbarukan dari sampah menjadi gas, minimal dipakai di sekitar tempat pembuangan sampah akhir. Mulai digalakkan pula rumah-rumah yang menggunakan tenaga surya, minimal untuk lampu jalan." kata Tony Dwi Susanto.
Tony Dwi Susanto menjelaskan bahwa Smart City itu luas, pelaksanaannya bukan hanya Pemkab namun ada pihak swasta, masyarakat atau komunitas, akademisi, dan media, namanya Pentahelic. Sedangkan SPBE cakupanya adalah Pemkab.
Lebih lanjut lagi, OPD dalam hal menyusun renja dan RKA harus sesuai dengan peta rencana SPBE terkait belanja komponen SPBE siklus 5 tahun. Sehingga sistem manajemen Plan-Do-Check-Act akan berlangsung baik.
"Harapannya nanti Pemkab Bojonegoro pada akhir Pebruari 2022 sudah memiliki Master Plan Smart City dan Arsitektur SPBE yang lengkap. Termasuk Perbupnya sudah mengatur Smart City dan pelaksanaan SPBE," tuturnya.
Dalam FGD itu, Tony juga menjelaskan alur membuat Road Map Smart City 2022-2023, yang pada ujungnya nanti program-program apa yang harus dikerjakan oleh Pemkab Bojonegoro di enam dimensi Smart City tersebut.
Adapun tahapannya yaitu analisis kondisi masa depan, analisis kesiapan daerah 5 tahun mendatang, selanjutnya akan dilakukan analisis SWOT.
Semua akan dilihat dari kuesioner yang diisi OPD. Hasil akhirnya tabel SWOT tiap dimensi. Sesudah itu dilakukan evaluasi program dari Smart City 2019-2021 apakah telah semuanya dikerjakan. Total ada 11 tahapan, dan diharapkan semua OPD yang ditunjuk agar mengisi dengan benar formulir kuesioner yang telah dberikan. Tahapan-tahapan itu nantinya tetap akan membutuhkan feedback dari OPD." kata Tony Dwi Susanto. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
.md.jpg)
