Wakil Menteri ESDEM, Archandra : Penerapan Gross Split Mengurangi Beban Anggaran Negara

Rabu, 10 Januari 2018 09:00 WIBOleh Muliyanto

Oleh Muliyanto

Bojonegoro - Asosiasi untuk Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Ademos), lembaga swadaya masyarakat yang konsen mengawal kegiatan migas, khususnya dalam bidang implementasi dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mengirim sekretarisnya, A Shodiqurrosyad, untuk mengikuti pelatihan “Advancing Accoutable Resource Governance in Asia Pasific 2018” di Tanjung Pandan, Belitung, 8-19 Januari 2018.

Diadakan oleh Research Centre for Politics and Government (PoLGoV), Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM dengan Natural Resource Governance Institute (NRGI), pelatihan yang memasuki tahun kelima ini diikuti oleh 28 peserta yang berasal dari Indonesia, Myanmar, Thailand, Filipina, Vietnam, Amerika Serikat, dan Inggris. Para peserta pelatihan terdiri atas perwakilan pemerintah, aktivis LSM, dan akademisi.

Hadir membuka pelatihan tersebut, yaitu wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar. Acara pembukaan juga dihadiri oleh Bupati Belitung Sahani Saleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Ikhwan Fahrozi, dan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Alwin Akbar, sejumlah pakar dan praktisi dalam industri ekstraktif.

Di hadapan peserta pelatihan, Archandra menegaskan bahwa penerapan gross split akan mengurangi beban anggaran negara karena biaya produksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Sebelumnya, produksi migas menggunakan skema cost recovery yaitu negara harus mengganti biaya operasional yang dikeluarkan oleh kontraktor.

“Selama ini sistem cost recovery terus memancing perdebatan. Hal itu karena basis penghitungan resiko dalam produksi migas berbeda-beda, bergantung pada kondisi lapangan. Menghitung faktor resiko ini yang menjadi perdebatan dalam penghitungan biaya operasi migas,” kata Arcandra dalam pembukaan pelatihan yang dilakukan pada Selasa (9/1/2018).

Skema gross split akan membuat penghitungan hasil kontrak pengelolaan wilayah kerja migas secara lebih pasti dan transparan. Selain biaya operasi, sistem ini juga memudahkan pemerintah melalui SKK Migas menghitung insentif bagi operator berdasarkan tingkat kesulitan lokasi yang dihadapi dan teknologi yang dipakai.

Sistem ini juga sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah di sektor migas dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Arcandra meyakini mekanisme ini akan industri migas Indonesia menjadi lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, gross split akan meningkatkan pengembalian investasi meningkat dari 17 persen menjadi 26 persen.

Sementara itu, sekretaris Ademos, A Shodiqurrosyad, mengatakan bahwa pelatihan ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

"Jika sebelumnya dilakukan di Yogyakarta, pelatihan ini untuk pertama kali dilakukan di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, “ ujarnya.

Selain dilakukan di dalam kelas, pelatihan selama dua minggu pada 8-19 Januari 2018 ini akan mengajak peserta studi lapangan untuk melihat langsung praktek dan problem pengelolaan sumber daya alam. Pada pekan kedua pelatihan, peserta akan berkunjung ke Kabupaten Belitung Timur untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah serta praktisi dari kegiatan non-ekstraktif.

"Kita juga akan diajak ke lokasi bekas pertambangan Nam Salu Open Pit di Desa Senyubuk, Kelapa Kampit, yang saat ini dijadikan obyek wisata tambang oleh masyarakat," imbuhnya.

Wakil Dekan Fisipol UGM Dr Poppy Winanti dalam sambutannya menerangkan bahwa Pulau Belitung dipilih sebagai lokasi pelatihan karena sejarahnya yang panjang dalam tambang timah. Selain itu, munculnya inisiatif dari masyarakat untuk mengembangkan sektor industri non-ekstraktif juga menarik untuk menjadi bahan pembelajar. (mol/kik)