Pemkab Bojonegoro Gelar Rapat Darurat Bahas Kericuhan Olimpiade Matematika
Rabu, 10 Desember 2025 11:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Akibat kericuhan yang memaksa Olimpiade Matematika tingkat SD/MI se-Kabupaten Bojonegoro dihentikan pada Minggu (07/12/2025), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro langsung menggelar pertemuan darurat pada Selasa (09/12/2025) kemarin.
Rapat yang digelar di Ruang Setyowati Gedung Lama Pemkab itu dihadiri seluruh pihak terkait untuk mencari solusi cepat. Di antaranya Wakil Bupati Nurul Azizah, Asisten I Djoko Lukito, Kepala Dinas Pendidikan Anwar Mukhtadho, Kepala Disbudpar Welly Fitrama, perwakilan Kemenag, Kapolsek Bojonegoro Kota, serta Ita Puspitasari didampingi penasihat hukumnya.
Masalah utama yang dibahas adalah pengembalian biaya pendaftaran ratusan peserta yang tak bisa mengikuti lomba hingga tuntas karena kericuhan terjadi tepat setelah pengumuman juara sesi pertama.
Baca Olimpiade Matematika di Gedung Serbaguna Bojonegoro Ricuh, Panitia Diamankan Polisi
Pihak pnyelenggara, Saryta Management, melalui Ita Puspitasari selaku pemilik, menyatakan siap bertanggung jawab penuh.
“Semua data peserta memang hilang karena barang-barang panitia dijarah saat ricuh. Tapi kami tetap akan mengembalikan 100% biaya pendaftaran sesuai pengajuan dari guru atau sekolah masing-masing,” ujar Ita di depan forum.
Hingga hari pertemuan, panitia sudah mengembalikan sekitar Rp10 juta lebih. Ita menyanggupi permintaan Wakil Bupati untuk menyelesaikan seluruhnya paling lambat dua minggu ke depan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, tak segan mengkritik keras penyelenggara. Menurutnya, ada sejumlah kesalahan mendasar. Di antaranya jumlah peserta melonjak dari 1.000 menjadi 2.000 orang tanpa pemberitahuan resmi, persiapan minim, hingga kurangnya pengamanan dan tim medis.
“Ini jadi pelajaran besar buat semua OPD dan penyelenggara swasta. Keamanan, kesehatan peserta, dan kelayakan acara harus nomor satu,” tegas Wabup Nurul.
Nurul juga memberi ultimatum tegas kepada panitia penyelenggara agar menyelesaikan masalah secepatnya.
“Kalau dalam dua minggu uang belum kembali semua, kami serahkan penanganannya ke pihak kepolisian," kata Nurul.
Kapolsek Bojonegoro Kota, AKP Agus Elfauzi, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menurunkan 12 personel sesuai izin awal untuk 1.000 peserta. Ketika jumlah peserta membengkak dua kali lipat tanpa koordinasi, situasi menjadi sulit dikendalikan. Namun kerumunan berhasil dibubarkan dengan cepat setelah wali murid hanya menuntut pengembalian uang pendaftaran.
Sementara itu, Asisten I Setda Bojonegoro Djoko Lukito menilai penyelenggaraan kali ini kurang profesional dan tidak kredibel.
Hal serupa dinyatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Anwar Mukhtadho. Dia mengaku pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran ke seluruh sekolah agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus memperketat seleksi soal dan penyelenggara olimpiade swasta di masa depan.
Dengan komitmen pengembalian dana dan evaluasi menyeluruh, Pemkab Bojonegoro berharap kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pendidikan kembali pulih.(red/toh)
