News Ticker
  • DPUPR Blora Gerak Cepat Tangani Jalan Longsor di Seputaran Jembatan Kalisari, Bupati Langsung di Lapangan
  • Bus SMKN Ngasem, Bojonegoro Kecelakaan di TOL Pasuruan, 2 Meninggal 5 Luka-luka
  • Rombongan Bus SMKN Ngasem, Bojonegoro Alami Kecelakaan di Pasuruan, 2 Meninggal 5 Luka-luka  
  • Video: Sejumlah Desa di Bojonegoro Diterjang Banjir Bandang
  • Progres Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Masuk Tahap Pembebasan Lahan
  • Sejumlah Desa di 4 Kecamatan di Bojonegoro Dilanda Banjir Bandang
  • Jelang Musim Penghujan, Bupati Blora Minta BPBD Siapkan Posko Aduan Kebencanaan
  • Hujan Disertai Angin Kencang Melanda Blora, Sejumlah Pohon Tumbang
  • Ditlantas Polda Jateng Gelar Sosialisasi ETLE Drone di Kabupaten Blora
  • Teken MoU, Pabrik Biomassa Segera Berdiri di Blora, Pertengahan 2026 Siap Operasional
  • Diduga Gagal Pernapasan, Seorang Kakek di Sumberrejo, Bojonegoro Meninggal saat Makan di Warung
  • Warga Blora Dikagetkan Munculnya Sumber Air Misterius di Depan Rumah
  • Raih Predikat Kabupaten Sehat, Blora Terima Penghargaan Swasti Saba Padapa dari Kemenkes
  • 2 Motor di Sumberrejo, Bojonegoro Tubruk Truk dari Belakang, Seorang Pemotor Meninggal Dunia
  • Bawaslu Blora Gelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024
  • Hindari Kendaraan dari Depan, Sebuah Truk di Dander, Bojonegoro Terperosok dan Terguling di Sungai
  • Bupati Blora Resmikan Jembatan Badong, Harap Bisa Buka Akses Blora Selatan
  • Jadi Korban Kecelakaan Tabrak Lari di Kapas, Bojonegoro, Warga Sukesewu Meninggal Dunia
  • Masyarakat di Bojonegoro Rasakan Manfaat Pemasangan Lampu PJU
  • Masyarakat di Pelosok Desa di Bojonegoro Kini Rasakan Manfaat Pemasangan Lampu PJU
  • Diduga Sengaja Dibuang, Sesosok Bayi Perempuan Ditemukan di Parengan, Tuban
  • Diduga Sengaja Dibuang, Sesosok Bayi Perempuan Ditemukan di Selogabus, Parengan, Tuban
  • Bantuan Keuangan Desa, Upaya Pemkab Bojonegoro Percepat Pembangunan di Desa  
  • Hiburan Komplit Khas Karnaval SCTV Hadir di Blora
Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019

Opini

Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019

SECARA yuridis formal Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin.
 
Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.
 
Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.
 
 
Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:
1).Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2).Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3).Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4).Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
5).Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.
 
Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
 
 
Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.
 
Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 
Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.
 
 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.
 
Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:
1).Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2,yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2).Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3).Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4).Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5).Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.
 
Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
 
Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah: 1).Surat permohonan; 2).Fotokopi KTP kedua orang tua/wali; 3).Fotokopi Kartu Keluarga; 4).Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak; 5).Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
 
Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali (Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019).
 
 
Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-Cuma (prodeo).
 
Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh: a).Orang tua; b).Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan; c).Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua; d).Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya; e).Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.
 
Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut: 1).Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua; 2).Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.
 
Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah: 1).Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana  Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin; 2).Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
 
Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin; b) Calon suami/isteri; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.
 
Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.
 
Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).
 
 
Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
1). Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2). Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3). Belum siapnya organ reproduksi anak;
4). Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5). Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
 
Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.
Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan: a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
 
Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi: 1).Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; 2).Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan 3).Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.
 
Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;
1).Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
2).Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
3).Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
4).Menggali informasi  terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
5).Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
6).Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
7).Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD): a). Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan b). Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.
 
 
Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat:
1).Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
2).Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3).Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
4).Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
5).Menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.
 
Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:
1).Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
2).Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. (*/imm)
 
Ucapan HARI PAHLAWAN 2023 - Pemkab Blora
Berita Terkait

Videotorial

Masyarakat di Bojonegoro Rasakan Manfaat Pemasangan Lampu PJU

Masyarakat di Bojonegoro Rasakan Manfaat Pemasangan Lampu PJU

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK) secara bertahap menambah jumlah lampu penerangan jalan ...

Berita Video

Bus SMKN Ngasem, Bojonegoro Kecelakaan di TOL Pasuruan, 2 Meninggal 5 Luka-luka

Berita Video

Bus SMKN Ngasem, Bojonegoro Kecelakaan di TOL Pasuruan, 2 Meninggal 5 Luka-luka

Bus rombongan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, alami kecelakaan di jalan TOL Gempas jurusan Banyuwangi-Surabaya, ...

Teras

Memasukkan Pendidikan Mitigasi Bencana dalam Kurikulum Sekolah di Bojonegoro

Menyoroti Konsep Penanggulangan Bencana di Bojonegoro

Memasukkan Pendidikan Mitigasi Bencana dalam Kurikulum Sekolah di Bojonegoro

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. ...

Quote

Semen Gresik Diving Club Borong Medali di Turnamen Bupati Tuban Cup

Semen Gresik Diving Club Borong Medali di Turnamen Bupati Tuban Cup

Tuban, 21 November 2023 - Semen Gresik Diving Club (SGDC) kembali menorehkan prestasi pada event Bupati Tuban Cup 2023. Club ...

Infotorial

Progres Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Masuk Tahap Pembebasan Lahan

Bendung Gerak Karangnongko

Progres Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Masuk Tahap Pembebasan Lahan

Bojonegoro - Progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendung Gerak Karangnongko yang terletak di Sungai Bengawan Solo, antara Desa Ngelo, ...

Berita Foto

Foto Evakuasi Serpihan Pesawat T-50i Golden Eagle TNI AU yang Jatuh di Blora

Berita Foto

Foto Evakuasi Serpihan Pesawat T-50i Golden Eagle TNI AU yang Jatuh di Blora

Blora - Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD dan warga sekitar terus melakukan pencarian terhadap serpihan pesawat tempur T-50i Golden ...

Religi

Melihat Sirine Peninggalan Belanda Penanda Buka Puasa di Pendopo Bupati Blora

Melihat Sirine Peninggalan Belanda Penanda Buka Puasa di Pendopo Bupati Blora

Blora Jika biasanya penanda buka puasa adalah suara azan magrib, namun berbeda dengan yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. ...

Hiburan

Hiburan Komplit Khas Karnaval SCTV Hadir di Blora

Hiburan Komplit Khas Karnaval SCTV Hadir di Blora

Blora- Sejumlah musisi terbaik tanah air dan artis sinetron memeriahkan Karnaval SCTV yang digelar selama dua hari di Lapangan Kridosono,Blora, ...

1701587742.9348 at start, 1701587743.2771 at end, 0.34231615066528 sec elapsed