Optimistis Capai Target Pertumbuhan Ekonomi Delapan Persen, Pemprov Jatim dan Bank Indonesia Pacu Lonjakan Investasi Daerah

Jumat, 26 Juni 2026 13:00 WIBOleh Tim Redaksi

Jawa Timur - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menyatakan optimisme yang tinggi terhadap capaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang. Skenario perhitungan makro tersebut diselaraskan dalam agenda High Level Meeting Forum Investasi bersama Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Jawa Timur tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Kamis (25/06/2026) kemarin.

Berdasarkan skenario perhitungan ekonomi daerah, untuk mewujudkan target pertumbuhan yang agresif tersebut, pemenuhan nilai investasi di wilayah Jawa Timur diperkirakan wajib mengalami kenaikan di atas 10 persen pada setiap tahunnya. Arus modal masuk yang ditargetkan harus merangkak naik secara signifikan mulai dari angka kisaran Rp162 triliun pada tahun 2026 ini hingga mampu menyentuh target akumulasi sebesar Rp220 triliun pada tahun 2029 nanti.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menjelaskan bahwa lompatan angka investasi tersebut dinilai sangat realistis untuk dicapai mengingat seluruh elemen penunjang ekonomi di wilayah ini sudah tergolong matang. Daya tarik makro ini menjadi modal berharga bagi para pembuat kebijakan untuk mendatangkan para pemilik modal baru.

“Target tersebut masih realistis dicapai karena Jawa Timur memiliki berbagai modal penting yang mendukung masuknya investasi, mulai dari infrastruktur, konektivitas hingga kawasan industri yang terus berkembang,” ujar Ibrahim saat memaparkan materi di hadapan jajaran pemangku kepentingan daerah.

Ibrahim menguraikan bahwa kekuatan daya saing Jawa Timur saat ini didukung penuh oleh integrasi jaringan jalan, kesiapan akses pelabuhan laut, operasional bandar udara, hingga penguatan jaringan transportasi publik yang kian terintegrasi. Keberadaan perluasan layanan armada Trans Jatim juga dipandang menjadi salah satu faktor pematik yang memperkuat mobilitas masyarakat sekaligus memacu denyut aktivitas ekonomi riil di lapangan.

“Keberadaan kawasan industri yang terus bertambah menjadi modal penting dalam menarik investasi baru. Kawasan-kawasan tersebut telah didukung oleh ketersediaan tenaga kerja, jaringan logistik, serta infrastruktur penunjang lainnya,” tegasnya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan bahwa kenyamanan iklim usaha tidak selalu menuntut kondisi daerah yang sempurna sejak awal. Poin yang paling mendasar bagi para pelaku usaha sebenarnya adalah adanya komitmen kuat dan nyata dari jajaran pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam proses perizinan berusaha.

“Upaya menjaga iklim investasi yang kondusif harus terus diperkuat, termasuk melalui implementasi deklarasi bebas premanisme yang telah dicanangkan sebelumnya. Langkah itu penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari strategi promosi investasi yang lebih masif, Jawa Timur dijadwalkan akan kembali menggelar forum bisnis bergengsi East Java Investment Forum 2026 yang rencananya dihelat pada bulan Oktober mendatang. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah siap menyodorkan sedikitnya 31 proyek investasi siap tawar atau Investment Project Ready to Offer serta sekitar 20 lini proyek investasi potensial lainnya kepada para investor prospektif.

“Harapannya seluruh pihak dapat mengawal dan mendukung agenda tersebut, sehingga mampu menarik investasi yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang semakin inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.

Langkah taktis dari bank sentral tersebut didukung penuh oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menegaskan bahwa forum koordinasi ini menjadi wadah mempercepat arus modal masuk sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah. Pihak eksekutif provinsi terus mendorong penataan regulasi agraria agar tidak memicu hambatan hukum di masa depan yang dapat merugikan iklim bisnis makro.

“Kepastian hukum terkait lahan menjadi fondasi utama dalam menarik minat investor ke Jawa Timur. Selain itu, pentingnya sinkronisasi tata ruang untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” katanya.

Gubernur Khofifah menginstruksikan secara tegas kepada jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk segera menuntaskan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang secara komprehensif. Percepatan legalitas zonasi ini dimaksudkan agar seluruh wilayah kabupaten dan kota memiliki peta pengembangan industri yang jelas dan memiliki kepastian usaha yang terjamin secara hukum.

“Ketika kami cerita investasi, secara legal seluruh area itu harus fix. Saya minta Bappeda membuat desk khusus agar kepastian usaha di daerah dapat terjamin,” tegasnya.

Di sisi lain, jalannya koordinasi lintas sektoral ini juga mencatat kemajuan di mana 37 dari 38 kabupaten maupun kota di Jawa Timur telah resmi membentuk tim TP2ED sebagai wadah pemetaan peluang ekonomi lokal. Pemerintah provinsi mendorong Kabupaten Tulungagung untuk dapat segera menyusul demi menciptakan keselarasan sinergi wilayah secara menyeluruh, sedangkan program kerja TPKAS difokuskan untuk memperlebar akses keuangan bagi pelaku UMKM, kelompok nelayan, serta peternak guna mendongkrak produktivitas ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

Melalui komitmen sinergis yang kuat antara Bank Indonesia, jajaran birokrasi pemerintah provinsi, serta tim percepatan ekonomi di tingkat daerah ini, Jawa Timur optimistis mampu menciptakan ketahanan ekonomi yang tangguh menuju tahun 2029. Penataan regulasi dan promosi investasi yang terukur diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata.