Bambang Tri Mulyono, Penulis Buku "Jokowi Undercover" Divonis Tiga Tahun Penjara
Senin, 29 Mei 2017 21:00 WIBOleh Priyo Spd
Oleh Priyo Spd
BLORA – Bambang Tri Mulyono, penulis buku “Jokowi Undercover”, divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Blora Provinsi Jawa Tengah, Senin (29/05/2017) siang. Bambang Tri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Palu putusan hakim diketuk dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Cakra, dipimpin Ketua Majelis Hakim, Makmurin Kusumastuti dan Hakim Anggota, Dwi Ananda Fajarwati serta Dewi Nugraheni. Memutuskan Penulis buku “Jokowi Undercover: Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri,” Bambang Tri Mulyono atau BTM, mendapat hukuman tiga tahun penjara.
“Terdakwa Bambang Tri Mulyono, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara,” kata Makmurin Kusumastuti, Ketua Majelis Hakim yang membacakan amar putusan.
Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 28 ayat 2, jo Pasal 45 A ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, tetang Informasi dan Transaksi Elektroni (ITE), jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atau sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada sidang tuntutan, 10 Mei 2017 lalu, dimana JPU menuntut Bambang Tri dengan empat tahun penjara.
Majelis hakim menguraikan, hal yang memberatkan adalah terdakwa menyerang kehormatan Presiden RI Jokowi, sosok yang seharusnya dihormati. Selain itu, BTM juga dinilai berlaku tak sopan selama menjalani persidangan dan juga tak merasa berasalah dan menyesal atas apa yang telah diperbuatnya.
"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang-punggung keluarga," jelasnya.
Sidang vonis bagi Bambang Tri juga dihadiri Ifdhal Kasim, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Menurut Ifdhal, vonis ini sudah memenuhi asas peradilan. Tak hanya itu vonis tersebut juga menjadi pembelajaran bagi warga masyarakat untuk selalu bijak dalam mengunakan media sosial.
“Tuduhan yang disampaikan Bambang Tri dalam buku “Jokowi Undercover” tidak benar. Semua unsur perbuatan melawan hukum yang didakwakan jaksa penuntut umum pun terpenuhi,” katanya.
Ifdhal menambahkan, kasus ini bisa menjadi pembelajaran, terutama bagaimana menyajikan informasi ke publik, terutama dalam penulisan sebuah buku,harus berdasarkan dengan data dan fakta yang teruji serta melalui riset mendalam. Demikian pula terkait pemuatan pernyataan (status atau posting) dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Grup Percakapan Telepon dan sebagainya.
"Ini yang lebih penting sebetulnya adalah aspek edukasinya dari pada punishment-nya," tambahnya
Tak hanya itu Ifdhal juga menyayangkan perkembangan teknologi yang pada hakekatnya untuk memberi manfaat positif bagi kehidupan manusia, justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengesampingkan nilai-nilai positif kemanusiaan yang bersifat universal.
Ifdhal menambahkan, seseorang sudah di berikan kebebasan di dunia maya, namun sebagian masyarkaat malah membuat opini negatif terhadap pihak yang tidak disukai. Ini bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.
“Fitnah dan berita bohong merupakan tindakan yang sangat tidak beradab,” imbuhnya.
Pihaknya berharap seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menolak dan menghentikan fitnah, berita bohong, saling hujat maupun segala pertikaian lainnya, yang jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.
“Kita jadikan politik maupun kehidupan sosial sebagai tempat guna mengabdi, beramal dan berbuat baik sesama manusia,” ungkapnya.
Sementara itu Henri Listiawan Nugroho pengacara Bambang Tri Mulyono mengatakan, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin namun hakim memutuskan lain dan Bambang Tri harus di vonis tiga tahun penjara.
“Saya sudah berusaha namun hanya bisa sampai disini, kalau Bambang Tri marah-marah sama saya, itu hak dia yang jelas saya juga sudah berusaha,” terangnya.
Dalam persidangan vonis di Pengadilan Negeri Blora siang tadi, Bambang Tri divonis tiga tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 28 ayat 2, jo Pasal 45 A ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, tetang Informasi dan Transaksi Elektroni (ITE).
Keputusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap karena Bambang Tri akan mengajukan banding. (teg/inc)
