40 Orang Jalani Sidang Tipiring Pelanggaran Protokol Covid-19, di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Operasi Yustisi Covid-19

40 Orang Jalani Sidang Tipiring Pelanggaran Protokol Covid-19, di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Kamis, 15 Oktober 2020 20:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, pada Kamis (15/10/2020), kembali melimpahkan berkas perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas perkara pelanggaran dalam Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19, ke Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro.

Sebanyak 40 berkas perkara berikut 40 orang terdakwa atau pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 yang terjaring Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro selama sepekan terakhir, turut dihadirkan untuk mengikuti sidang tipiring tersebut.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Sumaryono SH MH dan Panitera Pengganti Kusairi SH, serta Hakim Ainun Arifin SH MH dan Panitera Pengganti Saiful Anam SH, seluruh terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana ringan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Jucto Pasal 20a dan Pasal 27c, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Para terdakwa tersebut dijatuhi hukuman berupa sanksi denda yang jumlahnya bervariasi, dengan besaran pasling sedikit Rp 50 ribu dan paling banyak Rp 100 ribu.

Kepala Saturan Sabhara (Kasat Sabhara) Pores Bojonegoro, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Hufron Nur Rochim SH MM, menjelaskan bahwa hari ini Polres Bojonegoro kembali melimpahkan berkas perkara tindak pidana ringan (Tipiring) ke Pengadilan Negeri Bojonegoro, berikut para terdakwa yang terjaring Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro, selama sepekan kemarin, yaitu warga masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.

"Hari ini kami kembali melimpahkan 40 berkas perkara berikut terdakwa, untuk mengikuti sidang tipiring Protokol Kesehatan Covid-19 di Pengadilan Negeri Bojonegoro," kata AKP Hufron Nur Rochim.

AKP Hufron menerangkan bahwa dalam sidang tersebut, seluruh terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana ringan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Jucto Pasal 20a dan Pasal 27c, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, sehingga para terdakwa dijatuhi hukuman berupa sanksi denda yang bervariasi.

Adapun putusan sidang tersebut, 2 orang diberikan hukuman sanksi denda Rp 50 ribu, subsider 2 hari kurungan; 11 diberikan hukuman sanksi denda Rp 70 ribu, subsider 1 hari kurungan; 3 orang diberikan hukuman sanksi denda Rp 75 ribu, subsider 2 hari kurungan; 24 orang diberikan hukuman sanksi denda Rp 100 ribu, subsider 2 hari kurungan

"Usai sidang seluruh terdakwa langsung membayar denda, sehingga semuanya lagsung diperbolehkan pulang," kata AKP Hufron Nur Rochim

AKP Hufron berharap agar warga masyarakat di Kabupten Bojonegoro bisa meningkatkan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19. Menurutnya, apabila masyarakat disiplin maka perkara sidang tipiring protokol kesehatan Covid-19 bisa menurun jumlahnya.

"Kita berharap nanti yang terjaring operasi semakin menurun. Semoga ke depan tidak ada lagi warga Bojonegor yang terjaring Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19." kata Hufron Nur Rochim SH MM.

Untuk diketahui, sebagai upaya Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, aparat gabungan di Kabupaten Bojonegoro gencar menggelar Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19.

Operasi Yustisi mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring. (red/imm)