Minyak dan Gas
Dalam 10 Tahun Terakhir, Industri Hulu Migas di Bojonegoro Sumbang APBD Rp 23,96 Triliun
Kamis, 03 Juli 2025 11:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Dengan adanya industri hulu migas, menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas (Migas) terbesar di Indonesia. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang relatif cukup besar dari Pemerintah Pusat (APBN).
Dana bagi hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro atas keberadaan industri hulu Migas tersebut antara lain dari DBH Migas dan DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas.
Dari data yang dihimpun, dalam 10 tahun terakhir (2015-2024), Pemkab Bojonegoro setidaknya telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH Migas dan DBH PBB Migas) sebesar Rp 23,96 triliun (23.962.635.312.8490), dengan rincian DBH Migas Rp 18.677.346.966.860 dan DBH PBB Migas Rp 5.285.288.345.989.
Sementara di tahun 2025, Pemkab Bojonegoro diproyeksikan bakal menerima alokasi DBH Migas sebesar Rp 1,94 triliun (1.943.849.252.000) dan alokasi DBH PBB Migas sebesar Rp 819,30 miliar (819.305.557.000).
Sedangkan realisasi penyaluran DBH hingga triwulan kedua tahun 2025 yang telah diterima Kabupaten Bojonegoro untuk DBH Migas sebesar Rp 777.539.700.800, dan untuk DBH PBB Migas sebesar Rp 327.722.222.750.
“Kami sampaikan Capaian Kinerja APBN KPPN Bojonegoro yang salah satunya terdapat transfer ke daerah (TKD) penyaluran Dana Bagi Hasil,” tutur Teguh Ratno Sukarno.
Berikut ini besaran DBH Migas dan DBH PBB Migas yang telah diterima Kabupaten Bojonegoro:
Tahun 2015 Rp 824.729.581.001 (DBH Migas Rp 664,01 miliar dan DBH PBB Migas Rp 160.719.354.000);
Tahun 2016 Rp 1.014.163.219.000 (DBH Migas Rp 906,61 miliar dan DBH PBB Migas Rp 104.012.412.000);
Tahun 2017 Rp 2.019.043.950.672 (DBH Migas Rp 1,76 triliun dan DBH PBB Migas Rp 259.128.123.872);
Tahun 2018 Rp 1.532.041.834.200 (DBH Migas Rp 2,12 triliun dan DBH PBB Migas Rp 185.858.513.200);
Tahun 2019 Rp 2.461.306.011.539 (DBH Migas Rp 1,97 triliun dan DBH PBB Migas Rp 226.801.060.118);
Tahun 2020 Rp 2.568.032.845.686 (DBH Migas Rp 1,09 triliun dan DBH PBB Migas Rp 443.482.079.884);
Tahun 2021 Rp 3.444.699.345.748 (DBH Migas Rp 2,12 triliun dan DBH PBB Migas Rp 1.320.148.579.946);
Tahun 2022 Rp 3.275.040.169.003 (DBH Migas Rp 2,41 triliun dan DBH PBB Migas Rp 673.830.510.969);
Tahun 2023 Rp 4.253.807.136.000 (DBH Migas Rp 3,04 triliun dan DBH PBB Migas Rp 1.144.495.498.000);
Tahun 2024 Rp 2.569.771.220.000 (DBH Migas Rp 1,80 triliun dan DBH PBB Migas Rp 766.812.214.000).
Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Migas, diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang implementasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, dan Migas; dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
DBH Migas ini telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah selaku daerah penghasil, berdasarkan hasil produksi setiap tahunnya. Dan Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan salah satu daerah penghasil Migas yang sangat besar, mendapatkan DBH Migas yang relatif cukup besar.
Salah satu lapangan migas di Kabupaten Bojonegoro yang paling besar memproduksi Migas adalah lapangan Banyu Urip dan Kedung Keris, Blok Cepu, yang dioperatori oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).
Dan satu lagi yaitu lapangan Kolibri yang dioperatori PT Pertamina EP Sukowati Field, namun hingga saat ini masih belum berproduksi(red/imm)
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
Story ini telah di-publish di: https://beritabojonegoro.com
