Festival Open Government Partnership di Bojonegoro
Dicari 5 Desa Pelopor Pemerintahan Terbuka
Jumat, 14 Oktober 2016 16:00 WIBOleh Vera Astanti
Oleh Vera Astanti
Bojonegoro Kota - Dalam rangka pelaksanaan Festival Open Government Partnership (OGP), bakal dilakukan penilaian terhadap 5 desa yang dianggap sebagai pelopor pemerintahan terbuka. Festival OGP ini rencananya dilaksanakan pada 19-20 Oktober 2016 mendatang. Acara ini akan dihadiri oleh 3 Menteri Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka Tjatur dalam acara pers gathering Festival OGP di rumah makan Glugu, Jalan Dr Wahidin, Kota Bojonegoro, Kamis (13/10/2016) kemarin.
"Dalam penyeleksian ini akan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informasi, LSM, dan jurnalis," ungkapnya.
Kusnandaka melanjutkan, ada empat kriteria dalam penilaian ini. Pertama, pengelolaan anggaran yang dipublikasikan di pelbagai media. Kedua, proses akuntabilitas lewat proses seperti musyawarah rencana pengembangan desa (musrenbang). Ketiga, peran serta sekaligus keterlibatan masyarakat atas perencanaan yang dilakukan pemerintah desa. Keempat, munculnya cara-cara baru dan komunikasi aktif antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam bidang teknologi informasi.
"Penilaian akan dilaksanakan berdasarkan empat kriteria tersebut. Dan, kriteria ini bersifat baku," tegasnya.
Dia menambahkan, dalam pelaksanaan Festival OGP nanti, akan digelar diskusi panel antara 5 pemerintah desa yang masuk nominasi dengan 3 Menteri Negara dan anggota KPK. "Pelaksanaan diskusi panel ini akan dilaksanakan di gedung baru lantai tujuh Pemkab Bojonegoro," pungkasnya. (ver/tap)
