Dampak Industrialisasi

Saat Ini, Wilayah Bojonegoro Diliputi Banyak Isu Konflik Sosial

Selasa, 27 Oktober 2015 12:00 WIBOleh Vera Astanti

Oleh Vera Astanti

Kota - Kabupaten Bojonegoro belakangan ini diliputi banyak isu konflik sosial. Situasi ini seiring dengan menggeliatnya industrialisasi minyak dan gas bumi di wilayah tersebut. Isu-isu tak sedap bermunculan, mulai dari pembebasan lahan proyek migas hingga peredaran miras dan tempat hiburan malam.

Berdasar data yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Bojonegoro, yang tertuang dalam rencana aksi resolusi konflik, isu kurang sedap itu antara lain terkait masalah pembebasan lahan untuk proyek gas Jambaran Tiung Biru, kerusuhan 1 Agustus 2015 di EPC-1 Banyuurip Blok Cepu, dan pembangunan Waduk Gongseng di Temayang.

Ada juga isu kerawanan sosial terkait keberadaan warung remang-remang, warung karaoke, peredaran miras, bilyard dan rumah kost. Juga yang lagi pembicaraan hangat, yakni masalah tambang pasir di bantaran Sungai Bengawan Solo dan galian C di Baureno, serta pengadaan barang dan jasa ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).

Mencermati potensi konflik sosial tersebut, Wakil Bupati Drs H Setyo Hartono MM, menegaskan, para pemangku kepentingan di wilayah rawan konflik, seperti Camat, Muspika, Lurah dan Kepala Desa, hendaknya mampu menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Mereka harus peka dan aktif menjalin komunikasi dengan seluruh lintas sektoral.

"Misalnya, Camat sebagai kepala wilayah harus bisa cepat mengetahui segala kejadian yang terjadi di wilayahnya. Ibaratnya, ada jarum jatuh saja Camat harus tahu. Ini hanya perumpamaan, agar para Camat sering melakukan pemantauan," tegas Wabup saat membuka Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Ruang Angling Dharma Kantor Pemkab Bojonegoro, Selasa (27/10) pagi.

Lebih lanjut Wabup menyampaikan, untuk bisa menciptakan suasana kondusif, para pemangku kepentingan harus sering mengasah kepekaan terhadap setiap kejadian, baik telah maupun akan terjadi, di lapangan. Selain itu mengasah pula kemampuan seni merangkul dan proaktif memantau kerawanan sosial tersebut.

"Kita harus bisa menjaga kehormatan dan harga diri, serta bersinergi dengan lintas sektoral. Kita harus yakin apa yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing," pesan Wabup.

Secara khusus, Setyo Hartono menambahkan, setiap masalah yang terjadi di lapangan, terutama di desa, seyogyanya bisa diselesaikan hanya sampai tingkat kecamatan. Tentunya, pihak kecamatan dan lintas sektoral lainnya harus bisa memfasilitasi dan memutuskan secara proposional.

Sebelumnya, Kepala Bakesbangpolinmas Kusbianto, dalam laporannya menyebutkan, acara Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Kanflik Sosial di Bojonegoro itu diikuti para Camat dan Muspika di seluruh wilayah Bojonegoro. (ver/tap)