Sambang Desa
Pemkab Bojonegoro Harap Kelompok Tani Manfaatkan Teknologi dalam Pengelolaan Pertanian
Jumat, 06 Maret 2020 08:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada Kamis (05/03/2020) malam, kembali laksanakan kegiatan Sambang Desa yang digelar di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan tema 'Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Program Kartu Petani Mandiri Tahun 2020'.
Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro ingin para petani atau kelompok tani di Kabupaten Bojonegoro, bisa memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pertanian.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bojonegoro, Drs Budi Irawanto MPd; para Asisten Setda Pemkab Bojonegoro, Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala OPD terkait, Forpimca Dander, Kepala Desa se Kecamatan Dander, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Ketua RT dan RW, perwakilan organisasi kemasyarakatan dan tamu undangan lainnya.
Selain itu, juga dihadirkan narasumber, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Drs Nur Sujito MM dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth SP MM.
Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah saat beri sambutan dalam acara Sambang Desa di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Kamis (05/03/2020) malam.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth dalam sambutannya menyampaikan bahwa terkait program prioritas Kartu Petani Mandiri (KPM), di Kecamatan Dander pada 2020 sudah ada kelompok tani yang menerima manfaat KPM dalam bentuk bantuan hibah yang diwujudkan dalam bentuk sarana dan pra sarana produksi (saprodi).
Helmy menjelaskan bahwa Dinas Pertanian Bojonegoro pada 2020 ini telah mengalokasikan KPM untuk 25 Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Dander.
"Untuk itu saya harap kelompok tani yang belum mendapatkan KPM, segera mengindentifikasi anggotanya dan menpersiapkan dokomenya untuk segera diusulkan." kata Helmy Elisabeth.
Terkait adanya pengurangan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat, Pemkab Bojonegoro telah meminta tambahan alokasi kepada pemerintah pusat. Menurutnya, manakala nantinya Bojonegoro tidak mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi, maka para petani yang sudah menerima KPM dapat membeli pupuk non subsidi menggunakan dana KPM.
"Harapan kami dengan kondisi ini program KPM nantinya bisa digunakan untuk membeli pupuk non subsidi." kata Helmy
Helmy juga menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro ingin menyetuh sektor pertanian dengan kemajuan teknologi. Dalam waktu dekat, kelompok tani akan dilatih, minimal pengurus kelompok bisa menguasai dan mengoperasikan smart phone, dan setiap pengurus kelompok tani punya email. Untuk itu pihaknya berharap agar para kelompok tani segera mereorganisasi kelompok taninya.
Nantinya, dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojongoro, akan datang ke kelompok-kelompok tani untuk memberikan pelatihan teknologi sehingga pengurus kelompok tani nantinya bisa melek teknologi.
"Kita ingin sektor pertanian memanfaatkan kemajuan teknologi, jadinya petani nanti bisa memasarkan hasil pertaniannya menggunakan teknologi sehingga bisa cepat dalam memasarkan hasil pertaninya." kata Helmy Elisabeth.
Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah dalam menyampaikan bahwa ke depan, Pemkab Bojonegoro ingin para petani atau kelompok tani yang ada di Kabupaten Bojonegoro, bisa memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pertanian.
"Misal menjual produknya secara online, atau memenuhi kebutuhannya pertanian secara online. Butuh saprodi, bisa buka secara online. Menjual hasil produksi pertanian, bisa menggunakan sistem online." kata Bupati Anna Muawanah.
Terkait hal tersebut, Bupati berharap kepada para anggota kelompok tani atau setidaknya pengurus kelompok tani bisa memanfaatkan teknologi informasi, sehingga bagi para pengurus kelompok tani yang sudah berusia lanjut, diharapkan dapat dilakukan peremajaan pengurus, mulai ketua, sekretaris dan bendahara.
"Nantinya para pengurus kita maksimalkan yang mengerti smartphone, minimal bisa kirim email, bisa buka google, bisa buka website dan lain sebagainya." kata Bupati.
Untuk itu Bupati meminta kepada para pengurus yang usianya di atas 60 tahun, mudah-mudahan nantinya bisa mengikuti perkembangan teknologi, namun bagi yang merasa tidak mampu mengikuti, agar rela untuk diganti.
"Yang tidak bisa, mohon rela untuk digati dengan yang lebih muda. Toh nantinya tetap mendapatkan manfaat dan bantuan sebagai anggota. Ketua, sekretaris dan bendahara, kita harap diganti dengan yang mengerti teknologi, minimal pengoperasiaan smart phone." kata Bupati Anna Muawanah.
Adapun untuk pelatihannya, lanjut Bupati, nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojongoro, akan turun ke kelompok-kelompok tani untuk memberikan pelatihan teknologi.
"Kita bikin pelatihan bareng-bareng, misal per kecamatan kita bikin pelatihan. Sekarang Bojonegoro menuju smart city, yang nantinya berkembang ke desa, desa berbasis internet, dusun berbasis internet," kata Bupati. (dan/imm)
