Kejaksaan Negeri Bojonegoro Tetapkan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa
Kamis, 15 Agustus 2024 21:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, pada Kamis malam (15/08/2024), menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2022 yang digunakan untuk pengadaan mobil siaga desa di kabupaten setempat.
Kedua tersangka tersebut masing-masing berinisial SH, seorang perempuan selaku head sales manager dari PT UMC Surabaya dan IV, seorang perempuan selaku branch manager dari PT SBT Surabaya.
Saat ini kedua tersangka telah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Keduaanya disangka telah menyalahi prosedur dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 5,35 miliar, dengan rincian untuk PT SBT sekitar Rp 1,03 miliar dan untuk PT UMC sekitar Rp 4,32 miliar.
Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman SH (kiri), saat beri keterangan kepada awak media. Kamis (15/08/2024) (Aset: Imam Nurcahyo/BeritaBojonegoro)
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman SH, kepada awak media menjelaskan bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap dua orang atas dugaan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan dalam Pengadaan Mobil Siaga Desa sebagai program Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2022 Kabupaten Bojonegoro.
Menurutnya, pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro memberikan dana hibah yang bersumber dari dana APBD tahun 2022 untuk pembelian mobil siaga desa kepada 393 desa, namun dari hasil verifikasi akhir ditentukan 386 desa dari 28 kecamatan se Kabupaten Bojonegoro yang memenuhi syarat, dengan besaran dana BKKD Rp 250 juta per desa.
“Untuk jumlah seluruh dana transfer untuk program ini adalah Rp 96,5 miliar,” kata Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman SH.
Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa tersebut, terdapat dua penyedia utama yang memenangkan lelang yaitu PT UMC dan PT SBT, yang mana kedua tersangka tersebut telah menyalahi prosedur dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kerugian negara yang dalam kasus ini masing-masing untuk perusahaan adalah PT SBT sekitar senilai 1,03 miliar rupiah dan untuk PT UMC sekitar 4,32 miliar rupiah. ” kata Aditia Sulaeman SH.
Kedua tersangka dugaan tidak pidana korupsi pengadaan mobil siaga desa, saat dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Kamis (15/08/2024) (Aset: Imam Nurcahyo/BeritaBojonegoro)
Aditia Sulaeman menambahkan bahwa kedua tersangka yang ditetapkan dan telah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro adalah saudari SH selaku head sales manager dari PT UMC dan saudari IV selaku branch manager dari PT SBT. Saat ini, keduanya telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan.
“SH selaku head sales manager dari PT UMC dan saudari IV selaku branch manager dari PT SBT. Keduanya ini menawarkan program dengan berbagai cara sehingga beberapa desa tertarik untuk membeli mobil siaga desa di tempat mereka. Termasuk memberikan cashback kepada para Kepala Desa,” kata Aditia Sulaeman SH.
Aditia Sulaeman menjelaskan bahwa kerugian negara yang timbul berasal dari hak negara berupa cashback yang seharusnya menjadi potongan harga dikembalikan ke kas daerah, namun oleh pihak penyedia modus operandi pembelian mobil pelat merah tidak diberikan diskon agar potongan tidak terjadi langsung pada saat kontrak pembelian disetujui.
“Selanjutnya uang cashback pembelian mobil siaga tersebut oleh penyedia diberikan langsung kepada para kepala desa yang membeli melalui PT UMC dan PT SBT.” tutur Aditia Sulaeman.
“Selain daripada itu kedua tersangka tersebut juga yang berperan aktif dalam pemberian cashback untuk pembelian mobil siaga desa program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2022.” kata Aditia Sulaeman.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2, 3, 5 dan pasal 11, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diancam dengan hukuman 20 tahun penjara.
Masih menurut Aditia Sulaeman bahwa Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro masih terus mendalami dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka lain yang yang berkaitan dengan kasus tersebut.
“Sejauh ini Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 4,05 miliar rupiah dan masih akan terus mengejar hak negara yang belum dipulihkan.” kata Aditia Sulaeman.
“Terkait penetapan tersangka pada malam hari ini kami prinsipnya menghargai kewenangan penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Selanjutnya klien kami akan mengikuti proses selanjutnya.” tutur Ben Kadjon SH. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
