Seorang Kepala Desa di Bojonegoro Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Siaga Desa

Hukum

Seorang Kepala Desa di Bojonegoro Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Siaga Desa

Rabu, 21 Agustus 2024 15:00 WIBOleh Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, pada Rabu (21/08/2024) kembali menetapkan seorang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2022 yang digunakan untuk pengadaan mobil siaga desa.

Tersangka berinisial AW, yang merupakan Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Tersangka dinyatakan aktif dalam kegiatan pengadaan mobil siaga, di mana dalam pengadaan mobil tersebut ditemukan adanya kesalahan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tersangka langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro, guna menjalani proses hukum selanjutnya.

Sebelumnya, Kejari Bojonegoro juga telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara pengadaan mobil siaga desa tersebut, masing-masing berinisial SH, seorang perempuan selaku head sales manager dari PT UMC Surabaya dan IV, seorang perempuan selaku branch manager dari PT SBT Surabaya.

Kemudian HS (53), perempuan yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, dan IK (49) selaku branch manager dari PT UMC Cabang Bojonegoro.

Dengan demikian, dalam perkara ini Kejari Bojonegoro telah menetapkan lima orang tersangka, dan tidak tertutup kemungkinan ada ada tersangka baru, karena perkara tersebut masih dalam proses penyidikan.

Tersangka AW, oknum Kepala Desa di Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro, saat dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Rabu (21/08/2024) (Aset: Imam Nurcahyo/BeritaBojonegoro)

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman SH, kepada awak media membenarkan bahwa Kejari Bojonegoro telah menetapkan dua tersangka baru dalam perkara mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro.

“Hari ini Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah menetapkan status tersangka kepada AW, yang merupakan Kepala Desa di Kecamatan Sumberrejo, dan kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan.” tutur Aditia Sulaeman SH.

Aditia Sulaeman mengungkapkan bahwa tersangka memiliki peran aktif dalam pengadaan mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro.

“Ya, seperti biasa berperan aktif dalam hal pengadaan dan pemberian cashback. Intinya perbuatannya aktif dalam pengadaan ini, khususnya yang bersangkutan dengan PT UMC,” tutur Aditia Sulaeman.

Saat ditanya apakah akan ada tersangka baru, Aditia Sulaiman mengatakan bahwa saat ini perkara tersebut masih dalam proses pendalaman, namun tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang yang berkaitan dengan kasus tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan. Tunggu saja perkembangan selanjutnya. Kita masih melakukan pendalaman. Doakan kami mudah-mudahan kasus ini bisa terang-benderang dan kasus ini kita selesaikan dengan baik.” tutur Aditia Sulaiman.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2, 3, dan pasal 11, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Baca: Kejari Bojonegoro Kembali Tetapkan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Siaga Desa

Sekadar diketahui bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberikan dana hibah yang bersumber dari dana APBD tahun 2022 melalui program Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), untuk pembelian mobil siaga desa kepada 393 desa, namun dari hasil verifikasi akhir ditentukan 386 desa dari 28 kecamatan se Kabupaten Bojonegoro yang memenuhi syarat, dengan besaran dana BKKD Rp 250 juta per desa.

Selanjutnya guna menindaklanjuti program tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro selaku instansi teknis dalam penyaluran dana BKKD mobil siaga membuat petunjuk teknis (juknis) yang di dalamnya menentukan spek teknis dari mobil siaga tersebut.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa tersebut, terdapat dua penyedia utama yang memenangkan lelang yaitu PT UMC dan PT SBT, yang mana kedua tersangka tersebut telah menyalahi prosedur dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibatnya, kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 5,35 miliar, dengan rincian untuk PT SBT sekitar Rp 1,03 miliar dan untuk PT UMC sekitar Rp 4,32 miliar.

Kerugian negara yang timbul berasal dari hak negara berupa cashback yang seharusnya menjadi potongan harga dikembalikan ke kas daerah, namun oleh pihak penyedia modus operandi pembelian mobil pelat merah tidak diberikan diskon agar potongan tidak terjadi langsung pada saat kontrak pembelian disetujui.

Selanjutnya uang cashback pembelian mobil siaga tersebut oleh penyedia diberikan langsung kepada para kepala desa yang membeli melalui PT UMC dan PT SBT.

Hingga saat ini, Kejari Bojonegoro telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus pengadaan mobil siaga desa ini. Penyidik Kejari Bojonegoro masih terus mendalami perkara tersebut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka lain yang yang berkaitan dengan kasus tersebut. (red/imm)

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo

Hukum