Berkas Perkara Mantan Kadisperta Dinyatakan Lengkap
Kamis, 14 Januari 2016 09:00 WIBOleh Linda Estiyanti
Oleh Linda Estiyanti
Kota – Berkas perkara S, mantan Kepala Dinas Pertanian yang sekarang menjabat sebagai kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bojonegoro yang menjadi tersangka dugaan korupsi dana proyek jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut) dan jaringan irigasi desa (Jides) APBN 2012 senilai Rp 5 miliar, dianggap masih belum lengkap oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dan dikembalikan kepada tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bojonegoro, Selasa (29/12) lalu.
(Baca http://beritabojonegoro.com/read/2613-empat-kali-berkas-mantan-kadisperta-dikembalikan.html )
Selanjutnya, setelah berkas perkara yang dikembalikan tersebut dilengkapi, pada Senin (04/01) tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bojonegoro mengirmkann kembali kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Dan setelah dilakukan penelitian, pada Senin (11/01) tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, menyatakan bahwa berkas perkara atas nama tersangka S, dinyatakan sudah lengkap.
Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Jeni Al-Jauza, ketika dikonfirmasi perihal tersebut oleh wartawan BBC (beritabojonegoro.com) membenarkan, bahwa berkas perkara atas nama S, dinyatakan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
“Hasil penyelidikan berkas perkara pidana atas nama tersangka S sudah dinyatakan lengkap oleh JPU dan surat pemberitahuan sudah kami terima”, jelas Jeni Al-Jauza.
Jeni melanjutkan, sesuai ketentuan, Satreskrim Polres Bojonegoro akan segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, guna proses hukum lebih lanjut di pengadilan.
Sebagaimana diketahui, S, mantan Kepala Dinas Pertanian yang sekarang menjabat sebagai kepala Dinas Pertenakan dan Perikanan (Disnakan) Bojonegoro ini merupakan tersangka tambahan. Selaku kuasa pengguna anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) S, dianggap ikut bertanggungjawab dalam pembangunan proyek jitut dan jides di 52 titik. Namun tim penyidik tidak menahannya, karena dianggap tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan. Selain itu tidak akan melarikan diri.
S disangka telah melangggar Pasal 2 ayat (1) Sub pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Sebelumnya, AM, mantan Kepala Desa (Kades) Pekuwon Kecamatan Sumberrejo dan YR, warga Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem serta RH, Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Tanaman dan Holtikultora Dinas Pertanian (Disperta), ketiganya lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka serta sudah selesai menjalani sidang dalam tindak pidana yang sama.
Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis ketiganya selama satu tahun penjara dan pidana uang denda sebesar Rp 50 juta subsider dua bulan penjara. (lyn/kik)
