Rupiah Anjlok, Pemprov Jatim Prioritaskan Ketahanan Pangan untuk Redam Inflasi
Selasa, 02 Juni 2026 14:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Tekanan mata uang dolar Amerika Serikat yang telah mengantarkan rupiah jatuh ke kisaran 17.800 per dolar mulai memicu dampak domino pada perekonomian di tingkat daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, membenarkan bahwa pelemahan nilai tukar ini secara nyata memengaruhi berbagai sektor usaha di wilayahnya, terutama akibat lonjakan harga barang-barang impor.
Menurut Emil, imbas dari ketidakpastian global ini sangat dirasakan pada komoditas yang mengandalkan suku cadang impor, seperti peralatan elektronik hingga komponen kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah oleh keluhan dari para peternak ayam petelur terkait tingginya harga pakan.
"Meskipun pasokan jagung melimpah dari dalam negeri, efisiensi rantai logistik domestik kini menjadi krusial agar gejolak harga tidak terjadi secara bersamaan di sektor hulu dan hilir," kata Emil.
Menyikapi situasi pengetatan ekonomi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur langsung menetapkan sektor pangan sebagai prioritas pertahanan utama. Emil menegaskan bahwa kendali atas variabel ekonomi global memang terbatas, sehingga langkah paling realistis adalah mengoptimalkan ketahanan pangan lokal guna meredam laju inflasi dari sisi suplai.
Langkah konkret yang kini ditempuh pemerintah daerah meliputi pengawalan ketat pada masa tanam padi agar produksi beras tidak terganggu atau tertunda oleh kendala teknis. Di samping itu, pemantauan harga bahan pokok di pasar tradisional terus ditingkatkan secara berkala. Jika ditemukan lonjakan harga yang melebihi batas wajar, pemerintah siap melakukan intervensi pasar demi menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Selain fokus pada produksi pertanian, pengendalian inflasi di Jawa Timur juga dilakukan melalui pengamanan jalur distribusi. Emil menjelaskan bahwa pemerintah daerah memastikan kendaraan pengangkut logistik tetap mendapatkan pasokan bahan bakar minyak dengan harga normal di setiap stasiun pengisian bahan bakar.
"Kebijakan ini diambil karena biaya transportasi komponen logistik memegang peran yang sangat menentukan dalam pembentukan harga akhir komoditas pangan di pasar," kata Emil.
