Sinergi Pemkab dan Ulama, Wabup Nurul Azizah Tekankan Pentingnya Peran MUI Kecamatan di Tengah Tantangan Daerah
Minggu, 06 September 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menghadiri acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Sabtu (05/09/2026). Kolaborasi antara pemerintah daerah dan para ulama dinilai semakin krusial dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sosial dan penyesuaian anggaran daerah.
Dalam arahannya, Nurul Azizah mendorong pengurus MUI di tingkat kecamatan untuk aktif terlibat dalam penanganan persoalan sosial, mulai dari pencegahan HIV/AIDS hingga penuntasan kasus Anak Tidak Sekolah (ATS). Di bidang pendidikan, Pemkab Bojonegoro mencatat masih terdapat 5.199 anak tidak sekolah, dengan target penanganan sedikitnya 50 persen dapat kembali mengenyam pendidikan pada tahun 2026 melalui kerja sama pesantren dan lembaga keagamaan.
"PR kita masih banyak. Karena itu, ulama dan pemerintah harus terus bersinergi, terutama dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang ada," kata Nurul.
Sebagai bentuk komitmen atas pengabdian para tokoh agama, Wabup Nurul juga mendorong agar seluruh pengurus MUI Kecamatan didaftarkan dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pada kesempatan yang sama, ia memaparkan kondisi kemampuan APBD Kabupaten Bojonegoro yang mengalami penyesuaian, dari semula berada di kisaran Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6 triliun pada 2026, dan diproyeksikan sekitar Rp5 triliun pada 2027. Meski demikian, alokasi untuk layanan dasar seperti pendidikan, pertanian, dan kesehatan—termasuk dukungan anggaran BPJS Kesehatan senilai Rp248 miliar serta pengembangan fasilitas medis di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo—tetap menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro, KH. Alamul Huda, menyatakan komitmennya untuk menguatkan tata kelola organisasi hingga tingkat bawah. MUI Bojonegoro kini memperluas jangkauan layanan berbasis digital serta menerbitkan buku panduan sebagai standar operasional prosedur (SOP) kerja pengurus kecamatan.
"Buku panduan ini nantinya menjadi pedoman dan penjabaran SOP. Kami mohon seluruh pengurus MUI dapat mempelajari dan melaksanakan kegiatan pembinaan berdasarkan buku panduan tersebut, sehingga semuanya dapat berjalan dengan jelas dan terarah," ujar KH. Alamul Huda.
Gus Huda mengimbau seluruh jajaran MUI kecamatan untuk terus menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik, guna menciptakan Bojonegoro yang aman, damai, dan sejahtera.
