Program Peningkatan Kapasitas LSM Mitra EMCL – Sistem Informasi Desa (SID)
Cerita Desa Ngujung dan Keterbukaan Informasi
Kamis, 02 Juni 2016 21:00 WIBOleh Heriyanto
Oleh Heriyanto
Temayang-Desa Ngujung, Kecamatan Temayang termasuk jauh dari pusat perekonomian dan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan mobil dari pusat kota, perlu waktu hampir satu jam untuk mencapai desa ini. Namun Desa Ngujung bukan desa terpencil, bukan pula desa pinggiran, bukan desa yang tidak dikenal. Bahkan desa yang berpenduduk hampir tiga ribu jiwa ini diharapkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi percontohan bagi desa lain.
“Bupati berharap desa kami jadi parameter pembangunan, karena kami sudah menerapkan Sistem Informasi Desa,” ucap Eko Puriyanto, Kepala Desa Ngujung.
Sistem Informasi Desa (SID) adalah sebuah platform teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya komunitas di tingkat desa. Sistem tersebut terintegrasi dan menghasilkan data statistik serta analisa kebutuhan masyarakat desa. Melalui program ini, desa memiliki satu data, satu peta, satu perencanaan dan satu sistem penganggaran. Semua komponen ini menyatu di dalam satu sistem yang terkomputerisasi. Pengadaan program ini sesuai dengan mandat undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Program ini sangat bermanfaat bagi kami dalam merencanakan pembangunan di desa, pengembangan pendidikan, dan program-program lain untuk kesejahteraan warga,” tutur Eko. Selama menerapkan SID, Eko mengaku lebih mudah dalam membuat kebijakan dan program berbasis masyarakat. Masyarakat pun bisa dengan mudah mengetahui anggaran yang diperoleh dan dikeluarkan untuk membuat perencanaan pembangunan di desa mereka. Desa Ngujung kini telah menjadi desa percontohan dengan keterbukaan informasi.
Dalam waktu dekat ini, desa yang rata-rata penduduknya petani padi dan tembakau ini berencana mendirikan pasar agrobisnis. “Suplai sayuran di desa kami masih banyak dari luar, padahal menurut data, kami punya potensi,” papar Eko. Pasar sayuran yang dicita-citakannya itu diharapkan menjadi pusat perdagangan sayuran yang ada di wilayah kecamatan, bahkan di kabupaten. Eko yakin, dengan data dan analisa yang dimilikinya, dia bisa mewujudkan impian itu, dan bisa membawa desanya lebih sejahtera.
Cerita di Desa Ngujung juga tergambar di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam, Desa Sedah Kidul Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, serta Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Keempat desa ini merupakan sasaran program ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama 15 mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
External Affairs Manager EMCL, Dave A. Seta menjelaskan, sejak November 2015, mitra LSM telah bekerja mewujudkan program SID di empat desa tersebut dengan dukungan dari warga setempat. "Program ini merupakan bagian dari program pengembangan kapasitas mitra LSM lokal yang sudah kami mulai sejak 2004," jelasnya.
Dave menyampaikan apresiasi kepada para mitra yang telah melakukan yang terbaik untuk kemajuan desa. "Sistem ini tidak akan terwujud tanpa dukungan semua pihak. Baik pemerintah daerah maupun pihak desa," katanya. EMCL, kata dia, bisa melaksanakan program pengembangan LSM tersebut melalui persetujuan SKK Migas dan para mitra Blok Cepu: Pertamina EP Cepu (PEPC) dan Badan Kerja Sama Participating Interest (BKS PI) Blok Cepu.
Bupati Bojonegoro, Drs Suyoto MSi, melihat program SID yang diprakarsai EMCL ini akan membawa kemajuan yang nyata bagi desa. "Lewat SID diharapkan proses pelayanan di desa, dan proses musrenbangdes bisa lebih cepat dan tepat," ungkap dia dalam salah satu kesempatan dialog terbuka di Pendopo Kabupaten.
Suyoto yakin, program ini mampu mempercepat pembangunan di Bojonegoro. Kedepan, kata dia, semua data dari segala elemen desa akan terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah oleh semua orang sebagai wujud transparansi dalam pembangunan desa. "Saya harap, empat desa percontohan ini bisa lebih maju dari desa-desa lainnya di Bojonegoro," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Eko Sri Haryanto mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa melalui data yang valid, akan mempermudah pelaksanaan transparansi. "Tidak mudah untuk membongkar transparansi informasi, terutama terkait anggaran," ucapnya.
Eko mengungkapkan, atas nama Kemendes, dirinya merasa bangga kepada EMCL yang mampu mendorong dimulainya percontohan SID. Dia berharap, selanjutnya SID menjadi agenda wajib pemerintah setempat. "Saya harap dalam waktu kedepan, datanya harus terus diupdate. Banyak keputusan penting berangkat dari data," pungkasnya.(her/moha)
Foto ilustrasi (kabupatenreport.com)
