Cegah Budaya Koruptif

Polres Bojonegoro Sosialisasikan Budaya Anti Korupsi Kepada Anggota

Kamis, 06 Oktober 2016 14:00 WIBOleh Linda Estiyanti

Oleh Linda Estiyanti

Bojonegoro Kota - Selayaknya program Commander Wish yang telah digembar-gemborkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kapolres Bojonegoro melaksanakan upaya good and clean government berupa sosialisasi budaya anti korupsi kepada seluruh anggota Polres Bojonegoro, Rabu (05/10/2016). Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dilaksanakan di Mliwis Mukti Hall Griya Dharma Kusuma, Jalan Trunojoyo.

Hadir dalam sosialisasi budaya anti korupsi ini para Kabag, Kasat, Kasie, dan Perwira Polres serta Kapolsek jajaran.

Dalam sosialisasi tersebut para peserta dibekali dengan materi anti korupsi. Tujuan kegiatan ini sebagai upaya peningkatan kepercayaan publik (public trust) antara lain melalui reformasi kultural dengan menekan budaya koruptif.

"Reformasi kultural ini harus kita gelorakan terus," ungkap Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro SH SIK MSi saat membuka acara sosialisasi budaya anti korupsi.

Kapolres melanjutkan, pihaknya akan membuat kebijakan-kebijakan ke bawah dimana pada tempat-tempat pelayanan akan diminimalisir adanya praktik korupsi. "Selain memberikan kebijakan, di level atas pun harus memberikan contoh, jika terbukti akan diberikan sanksi," tegas AKBP Wahyu Sri Bintoro.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Sumber Daya (Kabag Sumda) Komisaris Polisi Hariadi Agus Wahono SH, selaku leading sektor kegiatan ini, mengingatkan agar tujuan acara ini tercapai diharapkan para Kapolsek sering mengingatkan kepada anggotanya agar selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan.

"Karena Polsek merupakan pintu masuk Kepolisian yang paling ujung, maka harus siap memberikan pelayanan kapan pun masyarakat membutuhkan," pesan Kompol Hariadi Agus Wahono.

Harapannya, setelah diadakan pelatihan ini, polisi akan lebih dicintai masyarakat. Sebagai tolok ukur bahwa polisi dicintai masyarakat adalah tidak ada lagi pengaduan mengenai pelayanan-palayanan yang diberikan kepada masyarakat. "Jadi, jika pengaduan masyarakat semakin minim berarti pelayanan kita berhasil," pungkasnya. (lyn/tap)