Bojonegoro Naik Peringkat Kedua Penghasil Padi Terbesar di Jatim Pemkab Gelar Intervensi Pangan di Clebung
Jumat, 19 Juni 2026 15:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menaruh perhatian serius terhadap penguatan ketahanan pangan sekaligus peningkatan taraf hidup warga di wilayah pedesaan. Komitmen nyata tersebut diwujudkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro dengan menyelenggarakan agenda Intervensi Kerentanan Pangan Tahun 2026 yang dipusatkan di Balai Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, pada Kamis lalu. Uniknya, kegiatan penanggulangan kerentanan ini sengaja dikolaborasikan secara terpadu dengan program Gerakan Pangan Murah serta penyediaan fasilitas Cek Kesehatan Gratis guna memberikan kemudahan akses pangan murah sekaligus pemantauan kondisi fisik bagi masyarakat setempat dalam satu lokasi.
Kehadiran jajaran pimpinan daerah dalam kegiatan ini mempertegas bahwa urusan pemenuhan pangan dan jaminan kesehatan tetap memayungi arah kebijakan pembangunan di bumi Angling Dharma. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memaparkan bahwa pemerintah daerah senantiasa berupaya merumuskan solusi atas beragam kendala klasik yang dihadapi oleh para petani di lapangan, mulai dari manajemen kecukupan pasokan air irigasi, kestabilan distribusi pupuk, ketersediaan benih unggul, hingga perlindungan harga jual gabah saat musim panen raya tiba. Hasil dari konsistensi program tersebut kini mulai berbuah manis dengan melonjaknya total produksi padi daerah secara signifikan dari angka tujuh ratus sepuluh ribu ton menjadi delapan ratus enam puluh empat ribu ton, alias mengalami penambahan sebesar seratus lima puluh empat ribu ton.
“Kenaikan produksi tersebut membawa Bojonegoro naik dari peringkat ketiga menjadi peringkat kedua sebagai daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nurul menerangkan bahwa skema intervensi kerentanan pangan ini diformulasikan sebagai bentuk afirmasi dan kepedulian bagi pemenuhan gizi keluarga yang memunyai anak di bawah usia lima tahun di zona rawan pangan. Khusus untuk wilayah Kecamatan Bubulan, terdapat alokasi bantuan yang disalurkan kepada empat puluh tiga balita yang masuk dalam kategori sasaran. Pihaknya sangat berharap jalinan kemitraan strategis dengan Perum Bulog, para pelaku usaha mikro, serta jajaran pemangku kebijakan lainnya dapat terus dipertahankan demi menjaga stabilitas ekonomi lokal secara jangka panjang.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro Zaenal Fanani menguraikan bahwa penentuan lokus penerima program intervensi ini tidak dilakukan secara acak, melainkan mengacu pada indikator objektif Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025. Memasuki tahun anggaran berjalan ini, total penerima manfaat tercatat mencapai dua ratus enam puluh tujuh balita yang tersebar di dua puluh empat desa pada sembilan kecamatan, di mana masing-masing anak mendapatkan sokongan berupa dua puluh kilogram beras premium dan dua paket makanan olahan ikan segar.
“Program ini merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menekan risiko kerentanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi balita di wilayah sasaran,” jelasnya.
Guna menyemarakkan jalannya acara, DKPP berkolaborasi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan, Perum Bulog, serta perwakilan UMKM wilayah sekitar untuk menyediakan aneka komoditas pangan pokok dengan harga di bawah pasar. Di sudut lain balai desa, petugas medis dari Puskesmas Bubulan juga tampak sibuk melayani warga yang mengantre untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka secara cuma-cuma. Melalui keterpaduan langkah ini, pemerintah daerah optimistis pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan selaras dengan peningkatan derajat kesehatan keluarga dan pertumbuhan ekonomi makro di Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan di Desa Clebung ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi desa-desa lain di wilayah pinggiran hutan Bojonegoro untuk terus bergerak maju dalam menekan angka tengkes atau stunting. Keterlibatan aktif dari seluruh struktur pemerintahan hingga tingkat rukun tetangga menjadi kunci utama agar target Bojonegoro swasembada pangan dan bebas rawan gizi dapat terealisasi secara merata di seluruh pelosok wilayah.
