Sumur Pad A Sukowati Blok Tuban

Warga Ngampel Tuntut Kompensasi Uang, Bukan Program

Jumat, 29 Januari 2016 18:00 WIBOleh Piping Dian Permadi

Oleh Piping Dian Permadi

Kota - Warga RT, 001 RW 001, Desa Ngampel, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, menegaskan bahwa mereka tetap menuntut kompensasi kepada Joint Operating Body  Pertamina-Petrochina East Java (JOB-PPEJ) akibat dampak pembakaran Gas H2s (flaring) di Pad A Lapangan Migas Sukowati.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Ngampel, Pujianto. Dia mengatakan, warga menolak tawaran operator Blok Migas Tuban tersebut yang menawarkan kompensasi berbentuk program kepada warga, bukan berupa uang.

''Pihak JOB-PPEJ menawarkan kompensasi program. Namun, warga tetap menuntut kompensasi berupa uang yang harus dibayarkan oleh pihak JOB-PPEJ,'' terang Kades Pujianto.

Tawaran dari manajemen JOB-PPEJ itu sendiri merupakan jawaban dari tuntutan warga Ngampel. Beberapa waktu lalu puluhan warga Ngampel sempat melaksanakan aksi dengan memblokade pintu gerbang Kantor Pad A Lapangan Sukowati. Mereka menuntut agar JOB-PPEJ menghentikan proses pembakaran gas suar bakar atau flare sebelum kompensasi yang mereka tuntut dipenuhi.

Baca Flare Dinyalakan Lagi, Warga Ngampel Protes

Pujianto mengatakan, pihak JOB-PPEJ telah memberikan tanggapan atas aksi tersebut, Perusahaan tidak bisa memenuhi tuntutan warga yang menginginkan kompensasi berupa uang, melainkan menawarkan program. Menyikapi itu, warga RT 001 RW 001, berencana mengirimkan surat penolakan kepada pihak JOB-PPEJ

''Surat masih dalam proses di RT, belum sampai ke Pemerintah Desa. Permasalahan ini saya serahkan kepada pihak RT yang merasakan dampak secara langsung. Namun, yang pasti, warga menyatakan menolak tawaran program dari JOB-PPEJ sebagai ganti rugi. Warga tetap meminta kompensasi uang,'' kata Pujianto menegaskan.

Pujianto berharap, selain kompensasi, perusahaan juga harus memikirkan bagaimana dampak kesehatan bagi warga sekitar, perusahaan harus mampu memberikan solusi agar pembakaran tersebut tidak berbahaya bagi masyarakat. “Harus dipikirkan pula dampak kesehatan bagi warga, karena kompensasi saja tidak menyelesaikan masalah,” imbuh dia. (ping/moha)

Foto warga Ngampel datangi kantor JOB-PPEJ beberapa waktu lalu.