Tagih Janji, Mahasiswa dan LSM Minta Ketua DPRD Bojonegoro Mundur

Selasa, 02 Agustus 2016 08:00 WIBOleh Piping Dian Permadi

Oleh Piping Dian Permadi

Kota - Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Mitroatin pernah berjanji di hadapan mahasiswa yang saat itu tengah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Bojonegoro awal tahun 2016 lalu. Saat itu ia berujar, jika RSUD Sodoro Djatikoesoemo yang terletak di Jalan Veteran tidak segera di fungsikan hingga akhir Juli 2016 maka ia siap mundur dari jabatannya.

Keberanian Ketua DPRD mempertaruhkan jabatannya tersebut diamini oleh para aktivis mahasiswa yang saat itu tengah melakukan aksi. Para mahasiswa ini geram karena sudah 10 tahun RSUD Veteran mangkrak sedangkan  RSUD di Jalan Dr Wahidin sering kelebihan pasien (overload).

Setelah ditunggu - tunggu, hingga bulan Juli berakhir, namun belum ada tanda - tanda Pemkab Bojonegoro akan memfungsikan RSUD tipe B di Jalan Veteran itu. Saat ini masyarakat tengah menunggu janji Ketua DPRD tersebut.

Sekretaris LSM Suara Malowopati Sutrisno Alek turut memberikan komentar terkait janji Ketua DPRD. Menurutnya seorang pemimpin harus berfikir panjang jika ingin memberikan pernyataan di hadapan publik. Apalagi sampai berjanji sesuatu kepada masyarakat, maka seharusnya janji tersebut ditepati. Jika Mitroatin tidak ingin dicap sebagai pemimpin yang ingkar janji.

"Seorang pemimpin harus bijak dan segala sesuatunya harus dipikir panjang, jika Ketua DPRD tidak menepati janjinya, ia bisa disebut sebagai pembohong," ujar Alek sapaan akrabnya, Selasa (02/08).

Alek menambahkan, masyarakat saat ini sudah cerdas dan bisa menilai sendiri sosok pemimpinya. Namun dalam kasus ini Pemkab Bojonegoro harusnya juga bertanggung jawab karena sudah sekian lama tidak mampu memfungsikan RSUD tersebut. " Pemkab harusnya malu dengan kondisi RSUD Veteran itu yang mangkrak selama 10 tahun," pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua PMII Cabang Bojonegoro Ahmad Sahid, bahwa seharusnya Ketua DPRD Bojonegoro Mitroatin menepati janjinya. Namun ia juga menyoroti peran serta tanggung jawab Pemkab Bojonegoro.

"Iya itu adalah janji pejabat daerah kepada publik, biar rakyat yang menilai, tapi kami sangat apresiatif dengan pimpinan DPRD, sebab sudah mengawal dengab serius. Tetkait turunya pimpinan DPRD dari jabatanya seharusnya ditepati, tapi yang  paling bertanggung jawab sebenarnya  pihak eksekutif, direktut RSUD dan bupati,” ujarnya. (pin/kik)